Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah melalui Kemendagri, DPR, KPU dan Bawaslu telah menyepakati penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember. Meskipun ada pandemi, pemerintah optimis Pilkada akan berlangsung aman dan lancar.
Menghadapi Pilkada serentak Desember mendatang, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, ini merupakan momentum tepat memilih pemimpin terbaik untuk memimpin daerah selama lima tahun ke depan. Mereka yang terpilih akan menghadirkan solusi melawan Covid-19 serta dampak ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat.
"Ini adalah gerakan masif melibatkan hampir 106 juta pemilih potensial, maka ini adalah momentum penting, lebih dari 700 pasangan calon yang berkompetisi. Oleh karena itu, mindsetnya adalah justru Pilkada sebagai momentum penting atau momentum emas untuk memberikan kontribusi menekan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing," kata Tito pada Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Rabu,(30/09/2020) kemarin.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri terus melakukan upaya dan mendorong strategi utama yang akan digunakan untuk menyukseskan Pilkada. Salah satunya, melakukan koordinasi secara intensif antar seluruh pejabat terkait dalam menyukseskan agenda Pilkada.
Pada kesempatan ini, rapat koordinasi membahas soal strategi persuasif dan kohesif yang akan digunakan untuk menegakkan atau mengubah perilaku masyarakat (mindset) menyambut Pilkada Serentak 2029. Dari hasil analisa dan evaluasi Kemendagri sudah 254 daerah yang melaksanakan Rakorda dan sebagai Mendagri sangat mengapresiasi langkah proaktif tersebut.
"Selaku pimpinan Kemendagri saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 254 daerah yang sudah melaksanakan Rakor atau 94%, masih ada 16 daerah yang belum," tuturnya.
"Mohon kepada daerah yang belum melaksanakan Rakor untuk melaksanakan Rakor ini, hanya dengan Rakor ini terdapat sinergi kesamaan pikiran dan tindakan dalam rangka menyukseskan Pilkada yang tertib dan aman Covid-19,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar daerah-daerah (tingkat provinsi) segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait kepatuhan protokol kesehatan Covid-19. Mendagri mengakui sangat mengapresiasi dua daerah yang telah membuat Perda tersebut, ialah Sumatera Barat (Sumbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kita minta 32 daerah juga mengajukannya menjadi Perda agar lebih kuat lagi. Untuk daerah Pilkada sendiri ada Perda dan Perkada, sementara beberapa daerah lain Kab./Kota itu ada 31 Kab/Kota yang belum memiliki Perda maupun Perkada, yaitu 1 Kota dan 30 Kabupaten,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan kembali 3 (tiga) hal utama dalam mencegah penyebaran Covid-19 yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), membagikan alat-alat pelindung dan menegakkan aturannya secara tegas. Ia berharap agar 71 hari massa kampanye para tim sukses (pendukung) bergerak ke desa-desa/rumah-rumah untuk mensosialisasikan hal tersebut.
"Ini akan terjadi Pilkada yang positif dan akan diapresiasi oleh banyak pihak dan sekaligus membantu pemerintah, membantu negara, membantu masyarakat untuk memotong penyebaran Covid-19," tandasnya.
Ia meminta kerjasama dari kepala daerah yang bekerja sebagai Plt. atau Pjs. dan juga pejabat definitif untuk menjadikan ini momentum melawan Covid-19 dan menggerakkan para Paslon serta tim suksesnya menjadi agan-agen perlawanan terhadap Covid-19.Namun, Mendagri juga menegaskan kembali agar para kepala daerah yang menjabat tetap bersikap netral.*