Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pemberian jabatan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis, tidak hanya berdasarkan perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.
Sebagai informasi, peluang kandidat pada bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), hingga saat ini masih terbuka. Bahkan, ketentuan semua kandidat tergantung dari pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung Presiden. Itu diusulkan agar Presiden tidak terjebak pada `nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan`. Syarat utama calon Kapolri, selain bintang tiga, seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni, dan profesional, modern, dan terpercaya (promoter)," kata Neta dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).
Neta pun menambahkan, insting dalam mengantisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) calon Kapolri harus mumpuni dan insting menjaga keamanan Indonesia yang prima tetap perlu diperhatikan.
Karena itulah, IPW mengusulkan kandidat calon Kapolri dari nama yang pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan.
Sementara untuk usulan kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab, persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas.
Ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.
"Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," ujar Neta.
Yang keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat.
Neta mencontohkan, seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi keluar Bali.
Dengan keempat kriteria itu, kata Neta, calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat, ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua bisa didorong untuk menggantikannya, untuk kemudian juga berpeluang masuk bursa calon Kapolri.
Hanya saja, IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya. (rnl)