INDONEWS.ID

  • Minggu, 13/12/2020 12:45 WIB
  • KPK Ikut Awasi Penyaluran BLT Subsidi Gaji karena Dinilai Rawan Dikorupsi

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
KPK Ikut Awasi Penyaluran BLT Subsidi Gaji karena Dinilai Rawan Dikorupsi
Gedung KPK

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah terus memastikan jika penyaluran BLT subsidi gaji bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan tetap berkoordinasi dengan beberapa institusi pemerintahan lainnya untuk mengawasi. Sebab, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rawan dikorupsi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, untuk memastikan penerimaan BLT subsidi gaji agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BLT subsidi gaji, Kemnaker terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara maraton dengan berbagai pihak seperti misalnya BPK, KPK, BPKP, DJP Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

“Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK maupun BPKP,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (13/12/2020).

Ida menambahkan, hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU termin kedua. Angka tersebut telah disalurkan kepada 11.023.780 pekerja yang gajinya terdampak pandemi covid-19.

Adapun rinciannya, besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun. Sementara untuk tahap kedua dan ketiga masing-masing Rp3,253 triliun dan Rp3,775 triliun.

Kemudian untuk tahap IV mencapai Rp2,927 triliun. Dan terakhir untuk tahap V termin kedua angkanya mencapai Rp657,853 miliar.

Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja atau buruh. Secara rinci, tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima,

Sementara itu pada tahap II, sudah ada 2.711.358 penerima bantuan yang menerima. Lalu pada tahap III, pemerintah sudah menyalurkan kepada 3.146.314 penerima.

Dan pada tahap keempat sudah ada 2.430.982 penerima bantuan yang mendapatkan BSU. Kemudian yang terakhir, pada tahap kelima, pemerintah sudah menyalurkan bantuan kepada 548.211 penerima bantuan.

“Kita terus mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” ucapnya*

Artikel Terkait
Artikel Terkini
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas