Jakarta, INDONEWS.ID -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengaku belum mendengar informasi adanya tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Peter Batubara yang terkena kasus dugaan suap dana bantuan sosial beberapa waktu lalu.
"Urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada Presiden menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega (Megawati) sebagai ketua umum PDIP Perjuangan," kata Basarah seperti dikutip Tempo, Senin (14/12).
Basarah mengatakan, keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati terkait nama yang akan diusulkan menjadi Menteri Sosial. Keputusan selanjutnya terkait usulan itu pun, ujar Basarah, merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Dan mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.
Sebelumnya, isu Risma bakal ditunjuk menjadi Menteri Sosial disampaikan Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng dalam acara tasyakuran Pilkada 2020 atas kemenangan pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya, pada Minggu, 13 Desember 2020.
"Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf seperti dikutip Kabariku.com, Minggu (13/12).
Yusuf yakin jika kinerja Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Risma ini cukup bagus. Terlebih lagi, Risma sudah mengubah wajah Surabaya. "Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau Surabaya itu kota mendunia," ujar Yusuf.
Seperti diketahui, posisi Menteri Sosial kini kosong setelah Juliari Batubara mengundurkan diri lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dana bantuan sosial penanganan Covid-19. Wakil Bendahara Umum PDIP itu diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari pungutan senilai Rp 10 ribu dari setiap paket bansos senilai Rp 300 ribu.
Adapun Tri Rismaharini akan pensiun dari Wali Kota Surabaya pada Februari tahun depan. Kepada awak media pada 9 Desember lalu, Risma mengatakan ingin menekuni bisnis batik setelah tak lagi menjabat.
Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan ini juga menyebut ada sejumlah perguruan tinggi yang memintanya menjadi pengajar. (Very)