INDONEWS.ID

  • Senin, 15/02/2021 17:01 WIB
  • Ketua Fraksi Demokrat MPR RI BKH Terima Natalis Pigai Terkait Otonomi Khusus Papua

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Ketua Fraksi Demokrat MPR RI BKH Terima Natalis Pigai Terkait Otonomi Khusus Papua
Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K. Harman bersama Aktivis Natalis Pigai usai membahas Otonomi Khusus Papua di Kompleks Senayan,Jakarta.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Aktivis Natalis Pigai bertemu dengan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K. Harman (BKH). Dalam pertemuan tersebut, BKH dan Natalis Pigai mendiskusikan banyak hal terkait kondisi bangsa dan negara terkini, termasuk otonomi khusus Papua.

Dalam pandangan Natalis Pigai, Undang-undang Otonomi khusus (otsus) Papua No. 21 tahun 2021 telah berlangsung selama 20 tahun. Namun, implementasinya belum efektif dan efisien. Karena itu, menurutnya, berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan undang-undang )tsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua.

Baca juga : DPD:RUU Kepulauan dan Keberlanjutan Otonomi Khsusus Papua untuk Pemerataan Pembangunan

"Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua.Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU otsus Papua No.21 tahun 2001 pada tahun 2021 ini sebelum melakukan perundingan dengan rakyat Papua. Sebelum perundingan itu dilaksanakan, pemerintah dapat mengeluarkan Perppu terkait Papua," ujar mantan anggota komisioner Komnas HAM tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Jakarta, Senin,(15/02/2021)

Menurut Pigai, melanjutkan status otonomi khusus Papua, dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan.

Baca juga : Perppu Sebagai Alternatif RUU Otonomi Khusus Papua yang Belum Selesai

Pemerintah, lanjut Pigai, perlu mengambil inisiatif melakukan dialog dengan seluruh komponen masyarakat Papua. Dialog dinilai sangat penting agar pemerintah di Jakarta mengetahui keinginan masyarakat Papua, terutama berkaitan dengan kebijakan Otsus.

Kebijakan otsus saat ini, menurutnya, cenderung mengikuti keinginan pemerintah pusat di Jakarta. Sementara masyarakat Papua yang sebenarnya paling berkepentinga dengan kebijakan otsus seringkali diabaikan dengan tidak didengar oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Baca juga : Mendagri:Pemerintah Tampung Aspirasi dari Papua Selama dalam Kerangka NKRI

"Perundingan itu bisa dilaksanakan mulai sekarang sampai tahun 2024. Hasil perundingan akan menentukan status Papua selanjutnya," tutupnya.*

 

 

 

 

Artikel Terkait
DPD:RUU Kepulauan dan Keberlanjutan Otonomi Khsusus Papua untuk Pemerataan Pembangunan
Perppu Sebagai Alternatif RUU Otonomi Khusus Papua yang Belum Selesai
Mendagri:Pemerintah Tampung Aspirasi dari Papua Selama dalam Kerangka NKRI
Artikel Terkini
TNI AL Tingkatkan Diplomasi Melalui ANCM
Kasal Terima Pelaporan Korps Kenkat 14 Pati TNI AL
Bamsoet: Tindak Aksi Premanisme Debt Collector dan Beri Saksi Berat Perusahaan Leasing
DAAI TV Gelar Idul Fitri Bersama Wapres Ma`ruf Amin dan Penyanyi Sulis
Idul Fitri, Wasekjen MUI: Umat Wajib Iman, Aman dan Imun
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas