Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Demokrat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono(AHY), langsung memberi respon terhadap kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumatera Utara. Ketua Umum AHY secara tegas menyatakan, kongres luar biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sumut tersebut ilegal dan bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART) Partai Demokrat.
Pada kesempatan tersebut, AHY menjelaskan, sampaikan saat ini, Partai Demokrat masih memiliki kepemimpinan yang sah. Kepemimpinan Partai Demokrat telah diakui oleh seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat, mulai dari tingkat DPP hingga pengurus daerah di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara, pemerintah dan oleh Kementerian Hukum dan HAM," kata AHY dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta, Jumat,(5/03/2021)
Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal.
Saya berdiri di sini tidak sendirian, mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teuku Riefky Harsya, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat.
Tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah, mewakili 34 Ketua DPD di 34 Provinsi dari Aceh sampai dengan Papua, mewakili Ketua DPC di 514 Kabupaten dan Kota, juga mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara, pemerintah dan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan,
Pada kesempatan ini, setidaknya ada lima hal pokok yang akan saya sampaikan.
Pertama, telah kita ketahui bersama, bahwa baru saja hari ini dilakukan Kongres Luar Biasa secara ilegal, secara inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara.
Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara- cara yang buruk.
KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas, terminologinya ilegal dan inkonstitusional.
Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama. Memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, adalah disetujui, didukung, dihadiri dua per tiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC), kedua–duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi menyelenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.
Ketiga pasal ataupun klausul tersebut tidak dipenuhi, sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya dua per tiga Ketua DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing.
Faktanya, para Ketua DPC Partai Demokrat juga tidak ikut dalam KLB, mereka setia, solid pada partai dan juga kepemimpinan yang sah. Mereka berada di daerah masing-masing pula.
Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan Ketua DPC mengatasnamakan para pemilik hak suara yang sah, tentu itu adalah berita bohong.
Tentu, saya harus jelaskan disini, supaya tidak ada kesimpangsiuran dan tidak ada kebohongan publik yang kemudian dieksploitasi seolah-olah benar adanya. Kami punya hak, kami punya kewajiban secara politik, secara moral untuk menjelaskan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Bapak, Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan,
Sekali lagi saya katakan, bahwa para peserta KLB ilegal di Deli Serdang, Sumatera Utara tadi bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak terhormat. Saya tidak perlu jelaskan satu per satu siapa saja orangnya. Yang tentu itu juga menjadi bagian kedaulatan partai kami.
Dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi bahkan sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket biru Demokrat. Seolah- olah mereka adalah kader aktif, seolah-olah mereka memiliki hak suara yang sah.
Bukan. Saya bisa pastikan itu.
Ada memang sejumlah Ketua DPC yang terpapar Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah ini. Tetapi semua itu, ada 34 yang saya catat, berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber. Mereka juga sudah di PLT sebelum KLB dimulai.
Jadi, sekali lagi, tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
Saya sendiri, termasuk Sekjen, telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Indonesia. Paling tidak sampai dengan tadi pagi, sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang akhirnya, mereka tidak melakukan penerbangan ataupun perjalanan ke Sumatera Utara.
Fakta di lapangan, hanya sekitar 7 persen, dan itupun sudah kita ganti, sudah di PLT, kami bisa buktikan dokumen-dokumennya.
Yang saya sayangkan, banyak dari mereka yang kemudian tadi kita saksikan dari sejumlah media, hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan.
Ini yang saya nilai sangat merusak Demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan disini. Tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita.
Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat, dengan cara-cara tidak legal tadi.
Hancurlah Demokrasi kita. Artinya, kami disini bukan hanya ingin menyuarakan hak yang dimiliki oleh Partai Demokrat tapi juga ingin menyuarakan perjuangan kami untuk tetap menjaga Demokrasi hidup dengan baik di negeri kita.
Ini tekad dan komitmen kami, seluruh kader Partai Demokrat.
Saya juga ingin mengangkat fakta bahwa, tadi ada orang-orang yang telah berada di tempat lain, di partai lain. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus diakui menjadi anggota, maka kemudian bisa mencalonkan diri, atau diminta menjadi Ketua Umum, tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini.
Demi ambisi pribadi. Demi kepuasan politik semata. Demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana itu dia akan lakukan
Saya ingin menyampaikan, semoga semua fakta tadi, tidak dibelok-belokkan, bahwa KLB ini, bisa dikatakan, dagelan.
Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban.
Jangan ciderai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban.
Kedua, mengingat para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Tindakan itu jelas ilegal dan tentu akan kita lakukan langkah-langkah hukum terhadap itu.
Saya mendapatkan laporan, saya berkomunikasi langsung, menyapa langsung, bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan langsung dalam bentuk statement, deklarasi dari para pimpinan DPD dan DPC, pemegang suara yang sah bahwa mereka setia dan bulat tekadnya untuk tunduk pada partai yang sah sesuai dengan hasil Kongres V tahun lalu.
Ketiga, sebenarnya mungkin tidak semuanya tahu, kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri, kami tentu menghormati beliau-beliau dan kami anggap bahwa beliau-beliau tersebut memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan juga stabilitas sosial atas dasar nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di negeri ini.
Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu yang kemudian justru menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi kegaduhan yang berujung pada instabilitas politik, hukum dan keamanan. Itulah mengapa kami dengan niat yang baik dan tulus mengirimkan pesan dan juga permohonan agar apa yang terjadi pada Partai Demokrat ini mendapatkan atensi dan juga bisa diberikan ruang yang luas kepada kita semua untuk mencari keadilan.
Keempat, terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko, yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang. Terbukti, ketika diminta oleh para pelaku GPK-PD, tadi kita saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup tapi bisa kita ikuti. Bahwa yang bersangkutan KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko tadi, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua itu permasalahan internal Partai Demokrat.
Faktanya, KSP Moeldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Partai Demokrat. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko.
Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri, melalui kesetiaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB Sumut.
Saya bisa menyampaikan ini, karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua tentunya kami jelaskan ke publik. Tapi, bukti-buktinya lengkap. Dan pada puncaknya ya hari ini, KLB ilegal tadi.
Artinya, memang sejak awal, motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah. Yaitu, ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, dengan menggunakan cara- cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik. Kini, saya mempersilakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri, sikap dan perilaku tersebut.
Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria, bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik, bagi seluruh masyarakat Indonesia juga bagi generasi muda.
Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit. Beliau juga adalah prajurit. Dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi dari para senior pula saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa memberikan contoh yang baik.
Kami berharap sebetulnya, terus mendapatkan keteladanan dan contoh-contoh yang baik untuk menjadi referensi dan juga bisa memotivasi generasi muda Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang dan lebih maju lagi.
Kelima, ingin saya sampaikan bahwa di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
Untuk itu, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi.
Langkah yang akan kami tempuh setelah ini, adalah melalui tim hukum kami yang sudah kami siapkan, akan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum.
Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan.
Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami.
Juga insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.
Akhirnya, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi- tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah.
Sehingga, bisa kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.
Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.
Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, AD/ART, juga tidak ada yang berubah, berdasarkan Kongres V, 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Saya juga tentu patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perjuangan tanpa henti para pemimpin, pengurus dan seluruh kader yang telah memberikan pernyataan maupun yang turun langsung ke lapangan, menolak adanya KLB.
Terutama para pimpinan dan kader di wilayah Sumatera Utara, saya bangga, Bapak, Ibu berani menyampaikan suaranya dengan lantang. Bahwa tidak ingin, Sumatera Utara dikotori oleh KLB ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
Saya tentu berharap kita semua dapat terus menjaga diri, tapi juga tetap berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentu semua itu kita lakukan dengan cara-cara terhormat dan juga dengan cara-cara yang beretika.
Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, insya Allah justru akan membuat Demokrat semakin kuat, semakin kompak, dan semakin solid.
Akhirnya, saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada,
Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi.*