Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Demokrat tidak tinggal diam melihat Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono(AHY), Partai Demokrat, menyampaikan sejumlah pernyataan dan langkah penting guna menyelamatkan partai dari upaya ambil alih secara paksa oleh mantan kader yang sudah dipecat secara tidak terhomat.
Dalam keterangan resmi kepada media, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, menegaskan, upaya mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tidak hanya merusak Partai Demokrat, tetapi lebih dari itu, langkah ini dinilai akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Gerakan seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh presiden dengan seluruh perangkat kekuasaan yang ada.
"Ini yang saya nilai sangat merusak Demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan disini. Tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita," kata AHY dalam keterangan resmi kepada media menyikapi KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat,(5/03/2021) kemarin.
AHY sendiri melihat bahwa KLB yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan praktik demokrasi yang buruk. Mereka yang memiliki kekuasaan dan uang, dengan mudah mengambil alih kepemimpinan satu Partai Politik dengan langkah menabrak seluruh sendi-sendi aturan partai yang ada.
Praktik demokrasi seperti ini, menurutnya, akan merusak sistem demokrsi Indonesia di masa depan. Karena itu, semua pihak, terutama pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat melihat praktik seperti ini apalagi melibatkan orang penting Istana, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
"Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat, dengan cara-cara tidak legal tadi," ungkap AHY.
Partai Demokrat sejak awal berdiri hingga saat ini, tegas AHY, memiliki komitmen yang tingggi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Demokrat tidak hanya memperjuangkan kepentingan partai semata, lebih dari itu, Partai Demokrat tetap berada di garis terdepan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.
Selaku ketua umum Partai Demokrat, AHY menegaskan, kepemimpinan yang sah dalam Partai Demokrat tetap berjalan sesuai dengan aturan dasar partai. Hingga saat ini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.
Kepada seluruh kader, pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat, AHY mengajak untuk bersatu merapatkan barisan menyelamatkan Partai Demokrat dari upaya ambil alih secara paksa oleh sejumlah mantan kader dan Kepala Staf Kepresidenan Jokowi, Moeldoko.
"saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada, Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi," tutupnya.*