Jakarta, INDONEWS.ID -- Rencana pemerintah melakukan impor beras sebesar 1 juta ton terus menuai kritik berbagai pihak. Apalagi rencana tersebut dilakukan di tengah panen raya, dimana gabah petani cukup banyak tersedia.
Kritik tersebut salah satunya muncul dari ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Dia mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kuota impor dan menggantinya dengan sistem tarif. Pasalnya, sistem kuota dinilai merugikan petani.
“Kalau betul-betul pro pangan dalam negeri, hapuskan sistem kuota impor atau rente puluhan triliun dan memiskinkan petani," ujar Rizal Ramli, pada Rabu (24/3).
Mantan Menko Perekonomian itu mempertanyakan skema impor yang kerap dilakukan pemerintah dalam menyikapi masalah pangan di Indonesia.
Dia mengatakan, impor seolah menjadi cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan persoalan pangan di dalam negeri. Padahal, jika pemerintah mau bekerja untuk rakyat, maka ada cara-cara kreatif yang bisa dilakukan.
"Saya pikir, inilah cara konvensional, enggak kreatif dan itu-itu saja (impor) yang menjadi solusi menyelesaikan masalah pangan di Indonesia. Enam tahun loh, mimpi kedaulatan pangan enggak sampai-sampai. Ujung-ujungnya impor-impor juga," ujar mantan Kepala Bulog itu.
Mantan Menko Kemaritiman itu menambahkan sistem kuota impor dapat diganti dengan sistem tarif agar dapat melindungi petani.
"Negara dapat tambahan penerimaan dan petani dilindungi," ujarnya.
Mantan anggota tim panel penasehat ekonomi PBB ini juga menjelaskan, jika pemerintah betul-betul memiliki hati kepada rakyat serta pro pangan, maka harus berani menghapus sistem kuota impor.
"Iya dong kalau berani dan pro pangan, ya berani dong hapus sistem kuota impor, rente puluhan triliun, dan ini jelas miskinkan para petani kita," ujarnya.
Menurut Rizal, dengan sistem tarif, negara akan mendapatkan tambahan penerimaan dan petani juga terlindungi. "Tapi ini kan enggak, doyannya selfi-selfi doang dengan petani, ya ambyar," ujarnya.
Padahal, kata Rizal, dahulu Indonesia kerap mengekspor beras ke sejumlah negara tetangga, termasuk Vietnam.
"Indonesia ini kaya alamnya, sumber air bagus, mataharinya bagus, musimnya juga bagus. Dulukan negara tetangga misalnya Vietnam dulukan impornya dari kita, sekarang justru kita yang impor beras. Dimana pro pangan, dimana pro petaninya?," ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan pada tahun 2018 silam, pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu mengimpor beras di masa panen raya.
Seperti dikutip Timesindonesia.co.id, hal tersebut diungkapkannya saat bertandang ke Jawa Timur (Jatim) dalam rangka memenuhi undangan Pimpinan Pondok Pesantren Al Yasini Miftahul Ulum, KH Mujib Imron, sekaligus undangan dari Pimpinan Klenteng Tjoe Tik Kiong, Pasuruan. Selain itu Rizal Ramli juga melakukan sidak harga sembako di Pasar Pasuruan kala itu.
Menurutnya, kebijakan tersebut sama sekali tidak memihak petani Indonesia. Ia melihat adanya pihak - pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk memperbesar keuntungan dan memberikan sorotan negatif terhadap kinerja pemerintah.
Hasil analisa mantan Ketua Bulog ini, impor beras tidak perlu dilakukan saat musim hujan. Karena produksi beras hanya turun sekitar 1 persen (setara 300 ribu ton).
Namun, hal itu bisa dilakukan sewaktu terjadi musim kemarau panjang/elnino (terjadi setiap 6 - 7 tahun sekali) dimana produksi beras baru anjlok sekitar 10 persen (3 juta ton).
Rizal Ramli menambahkan, ada beberapa kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan melalui impor beras tersebut. RR – sapaannya –menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan kejam karena bisa membuat para petani merugi.
“Pemerintah bekerja untuk siapa? Untuk importir, petani di Vietnam atau Thailand, atau bekerja untuk rakyat dan petani Indonesia?,” ujar Rizal.
Jika pemerintah bekerja untuk rakyat dan petani Indonesia, maka seharusnya ada empati yaitu dengan menunda atau sama sekali tidak melakukan impor. (Very)