INDONEWS.ID

  • Jum'at, 26/03/2021 19:01 WIB
  • PPKM Mikro Berjalan, Pemda Diminta Kendalikan Mobilitas Masyarakat

  • Oleh :
    • Marsi Edon
PPKM Mikro Berjalan, Pemda Diminta Kendalikan Mobilitas Masyarakat
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Meski penanganan Covid-19 berjalan ke arah yang diharapkan, pemerintah terus meningkatkan penanganan Covid-19. Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tingkat desa dan kelurahan (PPKM Mikro) yang berlaku mulai 23 Maret - 5 April 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro yakni mengendalikan laju mobilitas masyarakat antar wilayah. Jika lalu lintas masyarakat dapat ditekan, maka PKKM akan berjalan efektif sesuai dengan harapan pemerintah.

Baca juga : Satgas Minta Pemda Karantina Pemudik yang Nekat ke Kampung Halaman


"Penting diketahui, bahwa PPKM Mikro tahap sebelumnya berhasil menekan penambahan kasus. Namun mobilitas masyarakat masih harus terus dibatasi, sehingga kasus Covid-19 dapat terus ditekan dan dikendalikan dengan baik," kata Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (25/3/2021) yang lalu.

Untuk itu, Satgas nasional penanganan Covid-19 memintah pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 di daerah memastikan PPKM Mikro berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021.

Baca juga : Fahira Idris Minta Pemda Sosialisasikan Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Peran Pos Komando (Posko) Covid-19 tingkat desa dan kelurahan harus dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan dini terhadap masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Pemerintah juga terus melakukan optimalisasi posko untuk 15 provinsi pelaksaanaan PPKM Mikro berdasarkan instruksi Mendagri yang dimaksud. Untuk penegakan protokol kesehatan secara nasional, tetap mengedepankan peran TNI, Polri dan juga duta perubahan perilaku Satgas Covid-19 di daerah. Dan terus melakukan monitoring Kepatuhan, baik kepatuhan individu dan tingkat institusi.

Baca juga : Kepala BNPB RI Datangi Jambi, Pantau Penanganan Covid-19

"Khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus, umumnya yang terjadi saat libur panjang, pemerintah sudah melakukan koordinasi lintas kementerian lembaga, baik mempersiapkan kebijakan maupun operasional di lapangan," pungkas Wiku.*

 

Artikel Terkait
Satgas Minta Pemda Karantina Pemudik yang Nekat ke Kampung Halaman
Fahira Idris Minta Pemda Sosialisasikan Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri
Kepala BNPB RI Datangi Jambi, Pantau Penanganan Covid-19
Artikel Terkini
TNI AL Selamatkan 27 ABK KM Sinar Mas yang Alami Kebakaran
KPK: Pembebastugasan 75 Pegawai Tidak Ganggu Kinerja
Kerap Banjir, LaNyalla Desak Proyek KIT Batang Dievaluasi
Kutuk Serangan Israel, Presiden Jokowi: Agresi Harus Dihentikan
Menperin: Satu Bulan Puasa Menempa Kita untuk Berdisiplin dan Jujur
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas