INDONEWS.ID

  • Rabu, 31/03/2021 16:18 WIB
  • Kemenkumham Tolak Kepengurusan Demokrat Hasil KLB

  • Oleh :
    • very
Kemenkumham Tolak Kepengurusan Demokrat Hasil KLB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna (Foto ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu (31/3).

Yassona mengatakan Partai Demokrat versi KLB belum sepenuhnya melengkapi perwakilan pengurus dari tingkat DPD, DPC dan tidak menyertakan mandat dari Ketua DPC dan DPD.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," kata Yasonna.

Baca juga : Pangdam XIII/Merdeka Bersama Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Lebaran

Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret 2021 yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.

Baca juga : Ucapkan Selamat Idul Fitri 1442 H, Rizal Ramli Berharap Bangsa Ini Bisa Bangkit Melangkah ke Depan

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua, mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.

"Ya, saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat," kata Max, seperti dikutip Kumparan.com, Rabu (31/3).

Baca juga : Takbiran, Petugas Patroli Titik Keramaian di Kota Jambi

"Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan," lanjut Max.

Seperti diketahui, sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).

Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham, termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Pada prosesnya, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.

Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD. (Very)

 

Artikel Terkait
Pangdam XIII/Merdeka Bersama Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Lebaran
Ucapkan Selamat Idul Fitri 1442 H, Rizal Ramli Berharap Bangsa Ini Bisa Bangkit Melangkah ke Depan
Takbiran, Petugas Patroli Titik Keramaian di Kota Jambi
Artikel Terkini
Pangdam XIII/Merdeka Bersama Forkopimda Tinjau Pos Pengamanan Lebaran
Ucapkan Selamat Idul Fitri 1442 H, Rizal Ramli Berharap Bangsa Ini Bisa Bangkit Melangkah ke Depan
Takbiran, Petugas Patroli Titik Keramaian di Kota Jambi
Tinjau Penyekatan Kendaraan, Kapolri Sebut Bisa Kurangi Arus Mudik Hingga 70 Persen
LPER Banyumas Dipercaya Salurkan Bantuan Kepada Para UMKM Industri Rumah Tangga
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas