Bengkulu, INDONEWS.ID - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, komite III DPD yang membidangi pendidikan siap melakukan pendampingan terhadap kepentingan para guru di Indonesia. Diantaranya adalah terkait dengan kualitas guru dan kesejahteraan guru seluruh Indonesia.
Menurut LaNyalla, kualitas guru Indonesia mesti didorong untuk mampu bersaing yang semakin maju dan berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut keunggulan guru dalam segala bidang untuk memajukan dunia pendidikan.
"Melalui Komite III, DPD RI insya Allah akan selalu berpihak kepada kepentingan para guru. Utamanya dalam mewujudkan suksesnya pendidikan dalam kualitas dan kuantitas di Indonesia," kata LaNyalla saat membuka Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Kota Bengkulu, Sabtu (10/4/2021).
Pada kesempatan tersebut LaNyalla meminta IGI untuk terus meningkatkan kualitas guru, terutama di daerah-daerah tertinggal di seluruh wilayah Indonesia. Ia menambahkan, ada point penting yang harus dilakukan oleh IGI saat ini.
"Pertama, kita ingin IGI konsisten untuk melakukan program kerja peningkatan kualitas guru, terutama yang dapat menjangkau guru di daerah-daerah tertinggal, di pulau terdepan dan pulau terluar di Indonesia. Kedua, memberikan pelatihan metode pembelajaran yang adaptif terhadap globalisasi dan era disrupsi," katanya.
Harapan ketiga yang disampaikan LaNyalla adalah tetap memberikan penekanan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran kepada anak didik.
Sedangkan keempat, IGI wajib untuk konsisten memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru dan hadir sebagai wadah yang memperjuangkan hak-hak guru yang independen.
"Sebagai harapan kelima, kita minta IGI selalu "belajar" akan hal-hal baru. Karena guru harus menjadi sosok yang memberi inspirasi bagi anak didik. Keenam, IGI sebagai organisasi juga harus menjadi inspirasi bagi anggotanya, sekaligus bagi wadah organisasi guru yang lainnya," ujarnya.
Sebagai harapan terakhir, Ketua Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan IGI sebagai organisasi harus mampu melakukan sinergi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi profesi guru lainnya untuk bersama-sama berjuang demi guru dan dunia pendidikan Indonesia.
"Di daerah pemilihan saya, di Jawa Timur, masih ditemukan fakta di lapangan guru yang mendapat honor sangat jauh di bawah standar kebutuhan hidup selama satu bulan. Masih jauh di bawah UMR buruh pabrik," katanya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menilai fenomena tersebut sangat ironis. Karena, lanjutnya, buruh pabrik menghadapi mesin dengan output produk barang. Sedangkan guru harus mendidik manusia dengan output produknya adalah moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini.
"Sudah saatnya kita memiliki pandangan seperti Jepang. Seperti yang sama-sama kita ketahui, setelah menderita kehancuran akibat Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama dilakukan pemerintah Jepang adalah mengumpulkan para guru. Artinya, proses belajar mengajar dan pendidikan menjadi bagian penting dari percepatan kebangkitan Jepang setelah mengalami kehancuran di tahun 1945, bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia," tutupnya.*