Jakarta, INDONEWS.ID -- Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak bisa dibenturkan. Nilai-nilai substansi dari demokrasi justru sudah dipraktikan pada masa kepemimpinan Rasulullah.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pun sangat sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya sangat demokratis.
Hal itu disampaikan oleh Muhammad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dalam acara Inspirasi Sahur Islam dan Kebangsaan bertema “Islam dan Demokrasi” yang disiarkan melalui channel Youtube bknpusat PDI Perjuangan pada Rabu (5/5/2021) yang dipandu oleh Host Muhammad Ibnu Beno.
Dalam acara sahur yang ditayangkan rutin setiap pukul 03.00 WIB itu, Syauqillah mengajak generasi muda untuk mengkaji kembali sejarah Islam agar tidak ada salah kaprah bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam.
“Kalau berbicara Islam dan demokrasi yang paling menarik jika ditarik ke era Rasulullah. Kita tahu ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan kesepakatan antar agama, antar warganegara, antar kabilah kabilah untuk hidup dan membangun bersama Kota Madinah,” kata Syauqillah
“Dari sana kemudian berangkat apa yang kita sebut sekarang sebagai kerukunan umat beragama. Jadi Yahudi punya hak dalam beribadah, Nasrani punya hak, dan muslim pun punya hak. Ini kemudian warisan yang monumental dari zaman Rasulullah,” lanjut Syauqillah yang juga merupakan Doktor Alumni Ilmu Politik Universitas Marmara Istambul Turki.
Syauqillah bercerita pada era penaklukan Istanbul oleh Muhammad Al Fatih pada 1453. Meskipun terjadi perubahan dari Gereja ke Masjid pada 1453, namun seperti Rasulullah, warga Istanbul dibebaskan untuk menerapkan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan beragama sudah dicontohkan para pemimpin Islam terdahulu.
“Juga dalam Hak Asasi Manusia, di mana Umar bin Khatab memakamkan anaknya yang perempuan. Artinya perempuan pun ditempatkan pada posisi yang mulia di Islam, memiliki perannya masing-masing. Jadi bukan saja kerukunan, penghormatan hak terhadap perempuan, Rasul pun membuat baitul mall. Demokrasi kan intinya tentang kesejahteraan,” tutur Syauqillah.
Dalam hal penyampaian aspirasi yang menjadi substansi dari demokrasi, Syauqillah mengatakan, Rasul mencontohkan berunding, meminta pendapat para sahabat ketika menghadapi suatu permasalahan. Pun setelah Rasul wafat Abu Bakar yang menggantikannya pun disepakati dalam forum yang isinya berbagai pihak.
Pemimpin saat itu dipilih berdasarkan kesepakatan hasil perundingan banyak pihak sampai masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib yaitu di era Muawiyah peralihan kekuasaan dilakukan secara dinasti ke anaknya yang kemudian disebut sebagai monarki atau dinasti hingga awal abad ke-20.
“Namun intinya pada era kekhilafahan pun (sampai era Ali) substansi dari demokrasi seperti penyampaian aspirasi, hak memeluk agama, penghormatan hak hak perempuan itu sudah ada. Dan artinya demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” kata Syauqillah.
Ihwal Pancasila, Syaqillah menjelaskan, Indonesia sudah memutuskan dasar negaranya adalah Pancasila dan itu sangat demokratis dan sesuai dengan ajaran Islam.
Ia menjelaskan setiap sila sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan ketauhid-an dan itu di sila pertama. Kemanusiaan yang ada dalam sila kedua, juga diajarkan Islam. Sila ketiga tentang persatuan, Islam mengajarkan jangan bercerai berai. Sila keempat terkait musyawarah, Islam pun mengajarkannya ketika ada permasalahan dibahas bersama, dan keadilan sosial Islam sangat menekankan itu.
“Jadi sudah sangat jelas bahwa negara kita yang menganut demokrasi yang didasarkan dengan Pancasila itu sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam,” pungkas Syauqillah. (Very)