Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah bakal memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat selama 4 hingga 6 minggu ke depan. Perpanjangan itu dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra mengeritik kebijakan PPKM Darurat tersebut. Dia mengatakan, daripada terus memperpanjang kebijakan tersebut lebih baik jika pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina sesuai Undang-undang Kesehatan.
“Daripada PPKM diperpanjang lagi, lebih baik diterapkan lockdown atau karantina sesuai UU Kesehatan. Karantina saja 1 bulan tapi setelah itu pandemi Covid selesai, dan ekonomi bisa cepat pulih seperti sedia kala setelah 1 bulan,” ujar mantan Staf Ahli Kementerian Koordinator Kemaritiman itu.
Gede mengatakan, daripada PPKM terus diberlakukan selama 6 minggu, tapi pandemi tidak selesai-selesai, lebih baik diberlakukan lockdown atau Karantina. Dan pada akhirnya ekonomi sampai akhir tahun pun tidak kunjung membaik.
“Bukannya kita semua sudah sepakat bahwa selesainya pandemi adalah kunci perbaikan ekonomi? Daripada kita setengah-setengah, ragu untuk lockdown demi ekonomi, tapi malah tidak dapat keduanya,” katanya.
Namun, kata Gede, memang dalam karantina harus ada pengorbanan, yaitu Negara harus membiayai kebutuhan makan warganya. Karena itu, dia mengusulkan untuk mengalihkan saja anggaran infrastruktur untuk membiayai karantina tersebut.
“Maka tinggal dialihkan saja anggaran infrastruktur untuk membiayai karantina ini. Masa di tahun 2021 ini anggaran infrastruktur malah semakin membesar, naik ke Rp 417 triliun, dari Rp 281 triliun, tapi anggaran kesehatan malah mengecil, turun ke Rp 169 triliun, dari Rp 212 triliun di tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sebelumnya, ekonom senior Rizal Ramli juga telah meminta pemerintah agar memberlakukan lockdown selama 1 bulan, dan bisa diperpanjang lagi 1 bulan berikutnya.
Dia mengeritik pemerintah karena terus mengganti istilah padahal substansinya tetap sama yaitu rakyat merasakan tidak ada perubahan.
Karena itu, katanya, hal yang bisa dilakukan pemerintahan saat ini yaitu dengan melaksanakan lockdown.
“Tidak ada-apa asal saja rakyat kita diberi makan dan obat. Setelah 2 bulan lockdown tersebut maka kita semua akan baik dan ekonomi kita bisa bertumbuh kembali. Karena jika tidak berani melakukan lockdown maka butuh biaya ekonomi dan finansial yang sangat mahal,” ujarnya.
Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintahan saat ini telah gagal mengatasi krisis pandemi Covid-19.
Karena itu, dirinya menyarankan empat hal. Pertama, lakukan lockdown selama satu bulan, bila perlu diperpanjang dengan satu bulan berikutnya.
Kedua, jamin makanan dan obat-obatan untuk rakyat selama 2-4 bulan.
Ketiga, tingkatkan vaksinasi tiga kali lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan pemerintah saat ini.
Keempat, di tengah kekurangan rumah sakit, maka gunakan gedung DPR/DPRD di seluruh daerah untuk perawatan pasien Covid-19. Daripada dipakai oleh anggota DPR yang kerjanya hanya tidur dan menjadi yes-man. (*)