Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heri Roni menjelaskan, fasilitas transportasi merupakan layanan publik yang mendasar bagi daerah perkotaan.
Di lain sisi, upaya memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya, menyangkut pengadaan alat transportasi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
“Ada banyak tantangan untuk mencapai pemberian layanan (transportasi) yang lebih baik,” ujar Heri saat membuka webinar bertajuk “Integrated Strategies for Sustainable Urban Development Transportation”, Kamis (2/12/2021).
Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian gelaran Integrated Technology Event (ITE) 2021 dengan tema “Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities”, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 2 Desember 2021 di Surabaya. Kegiatan ini digelar atas kerja sama Kemendagri dengan PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia.
Heri melanjutkan, bagi daerah perkotaan, keberadaan alat transportasi tidak hanya untuk mendukung mobilitas masyarakat, tapi juga menjadi pembahasan utama isu perubahan iklim.
Dia berharap, materi yang disampaikan melalui webinar ini dapat menambah pengetahuan dan inspirasi untuk merumuskan kebijakan di bidang transportasi ramah lingkungan, serta mampu mendukung pembangunan perkotaan.
Dengan keberadaan transportasi seperti itu, diharapkan emisi gas rumah kaca dapat dikurangi pada 2030, sehingga net-zero carbon atau nol emisi karbon dapat tercapai pada 2050.
Untuk memahamkan para peserta webinar, penyelenggara menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Associate Partner Mobility Practice Frost & Sullivan Vivek Vaidya, Senior Urban Development Specialist Asian Development Bank (ADB) Joris Van Etten, Founding Partner nVentures PTE LTD Martin Strommer, dan Chairman & Director Ideation 3X Manoj Jain.
Sebagai informasi, selain bagian dari rangkaian ITE 2021, webinar tersebut merupakan bagian dari kegiatan menuju pelaksanaan Presidensi G20 2022 yang berlangsung di Indonesia.
Gelaran G20 ini telah resmi dimulai sejak 1 Desember 2021. Adapun kegiatan ini mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger.’
Selain itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk panitia nasional Presidensi G20 dan menjadikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, yang akan membahas berbagai isu ekonomi non-keuangan. Dalam menjalankan tugas itu, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri.
Tidak hanya itu, dalam bidang Sherpa Track terdapat 8 grup salah satunya Urban 20 (U20). Kemendagri berperan sebagai koordinator yang membina dan mengawasi peran Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi penanggung jawab penyelenggaraan U20 2022.*