Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik sebanyak 153 pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Pelantikan pejabat fungsional tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penyetaraan dari jabatan administrator dan pengawas. Selain itu, langkah ini sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang lebih ramping dan fleksibel.
"Sebagai konsekuensi atas lima visi Bapak Presiden di antaranya adalah mengenai reformasi birokrasi, beliau ingin agar birokrasi kita menjadi lebih ramping dan lebih fleksibel, birokrasi pemerintah termasuk Kemendagri dan pemerintahan daerah,” terang Mendagri dalam sambutannya pada acara pelantikan yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Rabu (29/12/2021).
Lebih lanjut, Mendagri berharap, pelantikan pejabat fungsional bisa memberikan penyegaran terhadap iklim birokrasi di Kemendagri dan BNPP.
"Pergantian ini saya minta bisa menjadi oksigen baru, penyegaran, karena kadang-kadang kita di suatu tempat timbul kejenuhan, baik kejenuhan pribadi maupun kejenuhan lingkungan kerja, hingga rolling, mutasi itu perlu dilakukan untuk adanya penyegaran supaya timbul gairah baru, inovasi baru, sehingga roda organisasi tetap bisa berputar,” tambah Mendagri.
Selanjutnya, Mendagri menceritakan pengalamannya dalam mengelola pejabat fungsional saat di institusi kepolisian. Menurutnya, efektif atau tidaknya pejabat fungsional sangat tergantung kepada pendayagunaan oleh pimpinan di komponennya masing-masing.
"Pengalaman saya di Polri agar mereka betul-betul bisa berfungsi sangatlah tergantung pimpinan komponennya masing-masing. Kalau pimpinan komponennya cuek, tidak memikirkan mereka, mereka tidak ada kerjaan, nganggur, pengangguran tertutup,” tegas Mendagri.
Di akhir sambutannya, Mendagri berharap kepada pejabat di masing-masing komponen untuk memperhatikan pejabat yang telah dilantik agar reformasi birokrasi di Kemendagri dan BNPP betul-betul dapat berjalan dengan baik.
"Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen manfaatkan yang fungsional, setiap bulan lakukan evaluasi, berikan tugas kepada mereka agar reformasi birokrasi sesuai harapan Bapak Presiden dapat kita wujudkan bersama,” pungkas Mendagri.*