Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan United States Agency for International Development (USAID) gelar rapat guna merintis kerja sama membangun Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Jumat, 28 Januari 2022. Menurut Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Eko Prasetyanto, melalui kerja sama ini diharapkan USAID dapat mendukung penyusunan rancang bangun ITKPD yang lebih berkualitas.
“Penyusunan (ITKPD) ini melibatkan multi sektor dan kementerian/lembaga lain karena merupakan indeks komposit. Sehingga (indeks) diharapkan bisa melihat gambaran kinerja daerah lebih komprehensif. Untuk itu dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan,” ujar Eko saat memimpin rapat tersebut secara virtual.
Ia menambahkan, ITKPD sendiri akan menjadi alat ukur kinerja tata kelola pemda di seluruh Indonesia. Hasil pengukuran indeks ini akan menjadi acuan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan terhadap daerah. “ITKPD akan mengidentifikasi capaian kinerja tata kelola (pemda) dalam 4 kuadran, lalu memetakan dimana titik lemahnya. Sehingga (Kemendagri) dapat mudah melakukan pembinaan dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti,” kata Eko.
Menguatkan pendapat sebelumnya, Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan, Mohammad Noval menuturkan kolaborasi lintas sektor juga sangat penting untuk mendukung interoperabilitas data indeks. Hal ini agar ITKPD nantinya bisa mudah terintegrasi dan menjadi rujukan berbagai pihak.
“Kita sudah melakukan koordinasi awal dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dan akan melanjutkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga lainnya. Kami sedang menyempurnakan rancang bangun ITKPD ini untuk selanjutnya akan didiskusikan pada forum yang lebih luas. Harapannya, indeks ini bisa mendapat pengakuan internasional,” kata Noval.
Sementara itu, IDIQ Activity Director USAID ERAT Indonesia, Erman Rahman menyambut baik upaya pembangunan ITKPD. Menurutnya indeks tersebut dapat menjadi sistem pemantauan dan evaluasi bagi kinerja pemda. Namun karena ITKPD bersifat komposit, pesan Erman, Kemendagri harus memastikan reliabilitas indikator dari indeks yang menjadi acuan. “Secara umum kita sepakat. Saya berharap data hasil dari indeks disampaikan kepada masyarakat secara luas,” kata Erman.
Selain membangun ITKPD, dalam pertemuan tersebut Kemendagri juga membahas peluang kerja sama untuk beberapa program strategis lainnya. Antara lain penguatan inovasi daerah, peningkatan pelayanan publik, tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengembangan konsep _smart city_. Termasuk pula untuk mendorong keberlanjutan indeks serupa yang sudah berjalan sebelum ITKPD, yaitu Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
“Data (indeks) ini sangat berguna untuk memberikan informasi isu strategis dan penyelesaiannya baik di tingkat daerah maupun nasional. Semoga dengan dukungan dari USAID, kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik, terutama dalam pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan bagi kebaikan bangsa dan negara,” pungkas Eko. (Lka)