Bogor, INDONEWS.ID - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Wisuda Sekolah Pemerintahan Desa Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan di Kampus IPB Dramaga Bogor (9/2/2022). Acara tersebut turut dihadiri oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si., Kepala LPPM IPB, Dr. Ir. Erman Rustiadi, M.Agr., Bupati Bogor, Hj. Ade Yasin, SH, MH., dan jajarannya.
Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan informasi bahwa saat ini capaian pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur Desa sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 150.403 orang. Untuk itu diperlukan dukungan dan kolobarasi Aktor-aktor dalam peningkatan kapasitas aparatur Desa yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan, Balai Pelatihan, dan Aktor Non Pemerintah yang kredibel dalam peningkatan kapasitas vagi aparatur pemdes yg menyebar di 74.962 desa.
Dengan disahkannya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, harus ditunjang pula dengan kapasitas aparatur Desa yang memadai. Oleh karenanya, Yusharto merasa perlu diadakan peningkatan kapasitas bagi para stakeholder Desa, salah satunya adalah melalui Sekolah Desa. Diharapkan, penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat lebih baik dan terorganisir dalam menanggulangi isu-isu strategis. Pertama, dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes, kedua yaitu pelaksanaan Posko PPKM di tingkat Desa agar Pemerintah Desa segera mengefektifkan dan mengoptimalkan anggaran Dana Desa dalam penanganan Covid-19, dan isu ketiga yaitu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar mempedomani Permendagri No. 72 tahun 2020, khususnya di masa pandemi Covid-19.
Kerja-kerja konvensional harus dirubah menjadi kerja-kerja adaptif, transformative, kolaboratif, didukung keberadaan digitalisasi pelayanan. Terobosan dan inovasi dari Pemerintah Desa terkait Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi harus terintegrasi dengan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Pusat, seperti SIPD, Prodeskel, Siskeudes, Sipades, dan lainnya, ucap Yusharto.
Yusharto menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh civitas Institut Pertanian Bogor (IPB) atas pelaksanaan kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa (SKD) yang mampu memberikan pengembangan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur Desa. Diharapkan, program SKD dapat membawa perubahan besar dalam tata Kelola Pemerintahan Desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik.
Selamat kepada seluruh wisudawan/wisudawati SPD, semoga dapat mengaplikasikan dan menerapkan segala bentuk pengetahuan yang telah diterima untuk memajukan Desa dalam mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, tutupnya.
Selanjutnya dalam kegiatan tersebut Rektor IPB University berharap Sekolah Pemerintahan Desa dapat menciptkan aparatur desa yang terlatih dan dapat menggunakan teknologi dengan baik Untuk menciptakan desa yang maju kita membutuhkan data presisi yang berfungsi sebagai data dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk memetakan desa desa yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Sekolah Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh IPB University dan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun tata Kelola pemerintahan yang baik untuk membantu terciptanya data presisi, ucapnya.
Bupati Kabupaten Bogor yang turut menghadiri kegiatan tersebut juga berharap Sekolah Pemerintahan Desa yang bekerja sama dengan IPB akan terus ada sehingga melahirkan angkatan angkatan selanjutnya. Saya berharap berharap Sekolah Pemerintahan Desa tidak hanya ada satu Angkatan saja tetapi akan terus berlanjut sampai menciptakan angkatan angkatan selanjutnya sehingga dapat tercipta tata Kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bogor. Targetya sampai dengan tahun 2024 seluruh aparatur desa yang ada di Kabupaten Bogor dapat mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa , sambung Ade Yasin. (Lka)