Jakarta, INDONEWS.ID --- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM-Nus ) mempertanyakan dana yang mencapai 7,6 Triliyun rupiah yang di kelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS ) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar. Pasalnya, hingga saat ini, harga minyak goreng yang ditemukan di pasar masih melambung tinggi.
Koordinator Pusat BEM-Nus Eko Pratama dalam orasinya di Jakarta, Sabtu (12/2) mengingatkan BPDPKS untuk serius dan tidak main-main mengelola dana tersebut.
“Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Saat ini keluhan datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Apalagi sebentar kita akan memasuki bulan Puasa (Ramadhan) pasti semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini,” ujar Eko dalam orasinya.
Dia mempertanyakan solusi jangka pendek yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. “Sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Tampak sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan diluncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan,” ujarnya.
Karena itu, BEM Nusantara di seluruh Indonesia akan terus memantau harga di pasar. “Jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi Rp7,6 triliyun yang tidak tanggung-tanggung itu, berarti fix kami akan turun ke jalan karena mungkin solusi seperti itu yang dibutuhkan. Maka jangan salahkan jika kami (mahasiswa ) akan turun bersama pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya,” pungkasnya. ***