Jakarta, INDONEWS.ID --- Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan wacana penundaan pemilu sedang menjadi perbincangan hangat. Bahkan, sudah ada beberapa pihak yang mengharapkan agar wacana tersebut segera disikapi oleh DPR/MPR untuk dilakukan amandemen UUD 1945.
Ketua Umum Partai Rakyat, Arvindo Noviar menilai bahwa perpanjangan masa jabatan (periodisasi) Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sesuatu hal yang harus bersifat kaku.
“Selama rakyat menghendaki dan figur yang dikehendaki oleh rakyat itu berkenan, jangankan 3 periode, semua periode boleh,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/3).
Namun demikian, katanya, partainya menolak amandemen UUD 1945. Pasalnya, jika prosedur penerapannya melalui jalur amandemen, maka dikhawatirkan terjadi pengulangan tragedi penyelundupan pasal-pasal kapitalis liberalis seperti yang terjadi pada saat amandemen 1999-2002, yang membawa Bangsa dan Negara Indonesia kian tergelincir ke bibir jurang kehancuran.
“Maka saya ingin memberikan solusi alternatif kepada seluruh pihak, solusi tunggal, ialah reposisi UUD kita kembali ke UUD 1945 yang asli dan konsekuen,” katanya.
Dengan mereposisi UUD 2002 kembali ke UUD 1945, katanya, maka dengan sendirinya Pancasila akan terevitalisasi, Bhinneka Tunggal Ika akan terajut, dan NKRI akan semakin kokoh. Periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya konsekuensi derivat-residual yang bersifat hilir.
“Saya rasa bukan saatnya lagi kita meromantisasi ‘reformasi’ yang jelas-jelas telah terbukti membuat Bangsa dan Negara ini semakin melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa,” ujarnya.
“Maka saya atas nama Ketua Umum Partai Rakyat mendorong Pak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi tentang reposisi UUD 2002 kembali ke UUD 1945 yang asli dan konsekuen. Kalau pun Beliau tidak lakukan hari ini, suatu hari, salah satu dari kami (kaum muda) yang akan melakukan itu,” pungkasnya. ***