Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Menteri Perdagangan (Mendag) RI terkait kelangkaan minyak goreng (migor).
"Dari awal tahun 2022 sampai sekarang PB PMII belum melihat langkah konkret Kemendag dalam menyelesaikan persoalan pokok rakyat yaitu terkait kelangkaan minyak goreng dan semakin mahalnya harga seperti di Kendari Rp70 perliter. Tentu ini sangat memprihatinkan di tengah pendapatan yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19," jelas Hasnu Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM kepada sejumlah media, Sabtu (12/03/2022).
Padahal, menurut Hasnu, Presiden Jokowi selalu menekankan agar pembantunya (menteri) bekerja secara cepat dan terukur dalam mengejar ketertinggalan. Mendag ini kelihatannya tidak menggubris arahan Presiden tersebut di atas. Buktinya, sudah 1 bulan lebih persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini belum diatasi. Belum lagi, mahalnya harga bahan pokok lainnya.
Hasnu mengatakan, sampai sekarang publik bertanya-tanya, apakah yang menjadi akar dari persoalan ini? Apakah karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat? Atau karena adanya "permainan spekulan"? Kalau misalkan spekulan, maka harus diambil tindakan secara hukum siapapun mereka. Publik berharap, kata Hasnu, pemerintah tidak boleh absen dalam mengurus rakyanya sendiri.
"Presiden diharapkan segera mengganti Mendag Lutfi dengan orang yang berkompeten dan berintegritas. Sehingga nantinya, Menteri tersebut tidak menyalahkan rakyatnya apalagi mengorbankan rakyatnya seperti sekarang ini," ucap Hasnu.
Ironis memang, kata Hasnu, dulu Mendag Lutfi menuding bahwa akar dari kelangkaan minyak goreng adalah karena rakyat melakukan penimbunan terhadap minyak goreng.
Lanjut Hasnu, publik juga mengikuti perkembangan terbaru seperti santer disorot sejumlah media bahwa Mendag Lutfi mengakui adanya kecolongan soal minyak goreng. Ternyata, jutaan liter migor dijual secara murah di luar negeri.
"Karena itu, PB PMII dengan tegas meminta Presiden Jokowi segera mencopot Mendag Lutfi yang dinilai lambat dalam mengatasi masalah dan tidak bekerja secara tidak profesional dan selalu menyalahkan rakyat," tegas Hasnu.
Sekarang, tambah Hasnu, publik semakin marah atas kelalain para pembantu Presiden yang tidak becus mengelolah kebijakan pemerintahan. Kemarahan publik itu bisa diredam bila Presiden segera menunjuk orang baru untuk mengatasi persoalan yang menyangkut rakyat.*