Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI) Muhammad Asri Anas bercerita tentang sejumlah pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, pertemuan pernah digelar di rumah maupun di kantor Luhut di Jakarta.
Terakhir, kata Anas, pertemuan di Kantor Kementerian Kemaritiman itu membahas redistribusi lahan perkebunan sawit, yang izinnya bakal diperpanjang kepada masyarakat desa. Anas mengklaim hanya ini saja yang dibahas, tak ada soal dukungan Jokowi 3 periode
"Sekitar seminggu sebelum Silatnas," kata dia saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.
Silatnas adalah Silahturahmi Nasional Desa yang digelar APDESI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Jokowi hadir di acara ini, bersama Luhut yang merupakan Ketua Dewan Pembina APDESI.
Dalam acara ini, perwakilan kepala desa dari Aceh bernama Muslim menyampaikan dukungan Jokowi 3 periode kepada Luhut. Lalu selama Jokowi pidato, juga terdengar teriakan Jokowi 3 periode.
Selepas acara, Anas dan Ketua Umum APDESI Surta Wijaya juga menyampaikan rencana mereka melakukan deklarasi Jokowi 3 periode selepas lebaran. Keduanya sampai hari ini menegaskan dukungan ini murni aspirasi internal, dan tidak ada arahan Luhut atau siapapun.
Seminggu sebelum bertemu Luhut, Anas menyebut pengurus APDESI juga bertemu dengan Menteri Agraria Sofyan Djalil. Isunya masih sama yaitu soal redistribusi lahan kebun sawit untuk masyarakat desa.
Anas menyebut aturan redistribusi ini sebenarnya merupakan kewajiban para pemilik lahan, tapi mayoritas belum ditaati. Mengutip catatan Tempo, isu ini sudah pernah disinggung oleh Menteri Agraria Sofyan Djalil sejak Februari 2017.
Kala itu, Sofyan mengingatkan kalangan pengusaha kelapa sawit agar membangun perkebunan plasma untuk masyarakat.
“Kewajiban plasma ini harus ditegaskan agar kesenjangan ekonomi tidak melebar. Bagi yang belum alokasikan plasma agar dilaksanakan,” katanya dia.
Setiap pengusaha perkebunan diharuskan membangun plasma seluas 20 persen dari luas konsesi Hak Guna Usaha atau HGU. Karena itu, Sofyan memastikan Badan Pertahanan Nasional atau BPN siap membantu pengusaha jika mengalami dalam sertifikasi lahan.
Anas pun menyebut Sofyan menyampaikan hal yang sama saat bertemu dengan APDESI Urusan redistribusi lahan ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK.
"Bukan wewenang saya, tapi nanti kalau sudah, saya bantu untuk sertifikasi lahan," kata Anas menirukan ucapan Sofyan.
Dengan posisi Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI, Anas mengakui kalau mereka sering berkomunikasi dengan Luhut dan komunikasi pun internal. Akan tetapi, Anas mengklaim setiap pertemuan dilakukan secara resmi, ada surat audiensi, dan hanya membahas soal program pengembangan desa saja.
"Tidak ada arahan 3 periode," kata dia mengulangi kalimat ini berkali-kali. Bahkan di acara Silatnas, kata Anas, Luhut dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pula yang melarang adanya teriakan bertama peserta acara untuk Jokowi 3 periode.*