INDONEWS.ID

  • Kamis, 21/04/2022 18:02 WIB
  • Pengamat Maritim: Pembangunan Maritim Pasca 2024 Harus Tetap Ada

  • Oleh :
    • very
Pengamat Maritim: Pembangunan Maritim Pasca 2024 Harus Tetap Ada
Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL Strategic Center) di Jakarta, Rabu (20/4/2022). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Hal tersebut terungkap dalam sebuah Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL Strategic Center) di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Pengamat Maritim yang juga Pendiri Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI)  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat menjadi pembicara di diskusi publik bertema “Pembangunan Maritim Pasca 2024 Tetap Adakah?”, mengutarakan apresiasinya terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dunia maritim di Indonesia.

Baca juga : May Day 2024, Ratusan Ribu Buruh Suarakan 2 Tuntutan Utama

"Apresiasi positif patut saya berikan kepada pemerintahan saat ini, karena secara jujur baru kali ini saya merasa muncul perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dunia maritim di Indonesia. Setelah sekian lama  kita tenggelam dalam konsep negara agraris dan rakyat seperti dipaksa untuk memahami bahwa Indonesia adalah negara agraris, akhirnya kita kembali ke ‘haluan’ kita yang sebenarnya yaitu sebagai bangsa maritim. Saya melihat baru kali ini ada pemerintahan yang memberikan  konsep Poros Maritim Dunia serta Tol Lautnya," ujar Capt. Hakeng.

Sebagai pengamat Maritim, dirinya juga merasa khawatir jika pada 2024 nanti terjadi pergantian rezim. "Terus terang, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya sebagai pengamat maritim, ketika tahun 2024 nanti terjadi pergantian rezim, apakah rezim penggantinya masih  memiliki visi yang sama perihal Maritim?" sebut Capt. Hakeng begitu biasa disapa.

Baca juga : Penyelundupan 560 Liter BBM Subsidi Digagalkan Pos Siliwan Satgas Yonif 742/SWY di Perbatasan RI-RDTL

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Negara Indonesia ini terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau. Setidaknya itulah yang dikatakan founding father kita, Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia Pertama dalam berbagai kesempatan ketika berbicara di forum resmi.

"Kita ini bangsa maritim, beliau tidak mengatakan bahwa Indonesia negara kepulauan. Soekarno juga tidak mengatakan Indonesia adalah  negara agraris. Tapi secara spesifik beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, Bangsa Maritim. Sebagai bangsa maritim kita harusnya tidak hanya  pandai menyanyikan lagu ‘Nenek Moyangku Seorang Pelaut’. Sebagai bangsa maritim harusnya kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari  Miangas hingga Rote. Dimana total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi (km2), Dimana 5.80 juta km2 adalah lautan atau 67 persen wilayah Indonesia adalah lautan," ujar Capt. Hakeng.

Baca juga : Lepas Suhajar sebagai Sekjen Kemendagri, Mendagri Apresiasi Kinerja dan Loyalitas

Dia mengatakan, dengan kondisi geografis yang spesifik tersebut, maka seharusnya pembangunan maritim pasca 2024 masih tetap harus ada. “Selama negara kita masih terdiri dari banyak pulau dan belum ada teknologi yang mampu menyatukan pulau-pulau itu menjadi satu benua. Maka selamanya Indonesia merupakan negara maritim dan Indonesia selamanya membutuhkan pembangunan di bidang maritim," ungkap Capt. Hakeng.

SekJend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) mengatakan tidak mungkin distribusi pangan bisa merata ke seluruh pelosok negeri tanpa menggunakan kapal-kapal niaga milik sendiri. Selain itu, katanya, pemerintah juga tidak bisa mendistribusikan jutaan ton BBM ke seluruh pelosok negeri, sehingga ada BBM satu harga, tanpa menggunakan kapal laut.

Dalam diskusi publik tersebut Capt. Hakeng juga menyoroti beberapa isu dan memberikan beberapa masukkan kepada pemerintahan untuk bisa dijadikan perhatian ke depan. ***

Artikel Terkait
May Day 2024, Ratusan Ribu Buruh Suarakan 2 Tuntutan Utama
Penyelundupan 560 Liter BBM Subsidi Digagalkan Pos Siliwan Satgas Yonif 742/SWY di Perbatasan RI-RDTL
Lepas Suhajar sebagai Sekjen Kemendagri, Mendagri Apresiasi Kinerja dan Loyalitas
Artikel Terkini
May Day 2024, Ratusan Ribu Buruh Suarakan 2 Tuntutan Utama
Kolaborasi BNPP-BNN Cegah Peredaran Narkoba di Kawasan Lintas Batas PLBN Napan
Penyelundupan 560 Liter BBM Subsidi Digagalkan Pos Siliwan Satgas Yonif 742/SWY di Perbatasan RI-RDTL
Lepas Suhajar sebagai Sekjen Kemendagri, Mendagri Apresiasi Kinerja dan Loyalitas
Purna Tugas sebagai Sekjen Kemendagri, Suhajar Sampaikan Terima Kasih kepada Mendagri dan Jajaran
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas