Jakarta, INDONEWS.ID - Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) termasuk minyak goreng, tahun 2021-2022.
Terkait dengan tersangka baru tersebut, ternyata ada sosok yang sudah dikenal sebagai ekonom terkenal di Tanah Air. Ia juga pernah menjadi konsultan dan analis di berbagai perusahaan.
Menyikapi hal ini, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo menyampaikan bahwa terkait kasus ini kapitalisme menjadi salah satu yang memegang peranan utama.
"Pierre Felix Bourdieu yang merupakan seorang filsuf menjelaskan dalam teorinya bahwa bukan hanya modal, tetapi juga ilmu pengetahuan bisa mendominasi. Sudah diingatkan kapitalisme itu bukan semata-mata untuk eksistensi. Tetapi kapital itu untuk bisa mendominasi kekuasaan," jelas Benny.
Benny menjelaskan dalam hal ini terlihat bahwa pengetahuan yang dimiliki tersangka baru dapat mengendalikan dan memengaruhi kebijakan.
"Pengetahuan itu bisa mengendalikan dan mempengaruhi seseorang. Dalam hal ini selalu jadi persoalan besar adalah kekuatan politik yang tergantung dalam kapitalisme ini kalah dalam hal dominasi," tegas Benny.
Benny menambahkan bahwa Pemerintah bisa disetir oleh kaum kapitalis adalah karena adanya dominasi dan gagal dalam fungsi silang antara warga, pemerintah, dan pasar.
"Ketika negara gagal dalam membuat regulasi dan bergantung pada kekuatan pasar, maka pasar yang bisa mendikte regulasi," ujarnya.
Dalam politik selalu terjadi istilah yang namanya perselingkuhan antara modal dan politik. Modal di sini bukan hanya uang, tetapi kemampuan orang dalam menganalisa, pengetahuan, hungga kemampuan menggiring opini.
"Kapitalisme itu tidak netral tetapi bisa menjadi dominasi yang kuat karena menyebabkan ketergantungan tersebut, " tambah Benny.
Selain itu, budayawan ini juga menjelaskan bahwa selama kekuasan tidak memiliki kemampuan daya tawar kepada ketergantungan dia akan terus dikuasai oleh kekuatan kapitalis oleh karena itu kapitalisme harus dikendalikan.
"Politik demokrasi Indonesia akan terbebas dari kepentingan kapitalis ini sulit karena kapitalis berwajah ganda dan tidak bisa disingkirkan tapi harus diingat bisa dikendalikan. Harusnya dibangun proses dialektika dan membangun fungsi silang dengan adanya partisipasi publik sehingga demokrasi berjalan dan memungkinkan kontrol terhadap kapitalisme," tutur Benny.
Demokrasi yang sehat akan terjaga jika ruang partisipasi publik yaitu ruang dialektika ada.
"Dalam demokrasi harus terjadi didalamnya proses dialektika. Problem kita itu minus dialektika yang menjadi monolog atau otoritas sehingga kebenaran seakan-akan ditentukan oleh seseorang dan hanya milik suatu pihak maka disini terjadi korupsi kebenaran.
“Maka menjaga demokrasi yang sehat itu dengan menjaga nalar demokrasi dengan cara ruang partisipatuf ruang berdialektika," tutup Benny. ***