Jambi, INDONEWS.ID – Kemarin Fraksi PDIP lontarkan kritik keras terkait pengelolaan keuangan di Jambi. Kali ini, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi angkat komentar soal temuan BPK RI.
Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) membuat hening Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5/2022).
Pada laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mendapat prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK RI, untuk ke sepuluh kalinya.
Kendati demikian, lembaga yang bertugas mengaudit keuangan negara tersebut, secara gamblang beberkan 4 masalah keuangan di Jambi.
Adapun sederet persoalan tersebut, dimulai dari pengelolaan BOT Pasar Angso Duo Baru, realisasi belanja RSUD Raden Mattaher, belanja daerah hingga pengelolaan keuangan penanganan Covid-19 di Jambi.
Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria menyayangkan soal temuan BPK tersebut.
Bilangnya, seluruh Dinas yang terkait serta RSUD Raden Mattaher, agar dapat mempertanggungjawabkan temuan selama 60 hari ke depan.
“OPD yang terkait, harus bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan temuan BPK. Walaupun hari ini kita Opini Wajar Tanpa Pengecualian, temuan tersebut harus menjadi pembelajaran besar bagi Pemprov, termasuk RSUD Raden Mataher,” bilangnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi IV ini menilai, temuan tersebut terjadi lantaran tidak optimalnya pengelolaan administrasi di sejumlah OPD terkait. Untuk itu Ia meminta, agar seluruh OPD lingkup Pemprov Jambi, segera membenahi sistem adminitrasi yang akuntabel.
“Berbicara kinerja pemerintah, mereka bekerja berdasarkan anggaran. Nah, sementara anggaran itu berdasarkan kepada kenyataan. Kenyataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi,” tegasnya.
(Rpa)