Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik anggaran Pemilu 2024 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah harus segera diselesaikan dengan duduk bersama. Jangan sampai urusan anggaran pemilu ini membuat kegaduhan dan membuka lagi spekulasi politik tunda pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.
Pada akhir Juli, KPU mengungkapkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 macet di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dikhawatirkan jadi tidak optimal.
Anggaran pemilu yang nilainya sudah disetujui DPR itu diterima KPU lebih rendah dari jumlah yang diusulkan. Untuk melaksanakan berbagai tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022, KPU baru mendapat tambahan anggaran Rp 1,2 triliun, jumlah itu masih kurang Rp 4,3 triliun.
Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan saat ini pendaftaran parpol peserta pemilu telah dilakukan. Namun, pertanyaanya, mengapa anggaran pemilu tersebut seret. Padahal saat ini KPU sedang membutuhkan dana besar, terutama untuk verifikasi faktual – yang akan dimulai pada Oktober mendatang.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mencatat bahwa polemik tersebut lebih mengarah pada persoalan politik pemilu dan politik anggaran. Menurutnya, ada pihak tertentu dari kelompok politik kepentingan yang memanfaatkan isu macetnya anggaran pemilu ini untuk menciptakan kegaduhan dan mengganggu fokus tahapan pemilu.
“Mereka menggunakan isu ini untuk menghembuskan lagi narasi penundaan pemilu dan isu ‘pemerintahan tiga periode’ yang membuat kegaduhan di ruang publik sehingga mengganggu fokus untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” kata Ari di diskusi bertajuk “Anggaran Pemilu Seret, Akankan Tunda Pemilu Lagi?” yang digelar oleh PARA Syndicate, Rabu (3/8/22).
Kendati memang ada persoalan anggaran pemilu, Ari menambahkan bahwa seharusnya KPU bersama pemerintah dan DPR bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan macetnya anggaran Pemilu 2024 ini tanpa perlu berpolemik dan membuat kegaduhan.
“Kami berharap polemik ini segera diakhiri sehingga harus dicari sebab dan solusinya. Jangan sampai perkara ini berlarut-larut,” tandasnya.
Direktur Kata Rakyat, Alwan Ola Riantoby mengatakan jika polemik itu dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih penting. “Kredibilitas pemilu dan pemerintah ke depan akan dipertanyakan oleh publik,” imbuhnya.
Alwan mencatat bahwa antara pemerintah, DPR, dan KPU sejatinya sudah terjadi kesepakatan perihal besaran dan pencairan anggaran. Berangkat dari itu, ia mengatakan bahwa kesepakatan ini baru di atas kertas. “Karena itu seharusnya kesepakatan ini direalisasikan supaya tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 masih dalam angka wajar, mengingat kompleksitas keserentakan pemilu dan pilkada.
Di kesempatan yang sama, Direktur LIMA Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan bahwa polemik anggaran pemilu memang patut diwaspadai. Pasalnya, polemik ini bisa menjadi pintu masuk penundaan pemilu.
Ray mencatat beberapa indikasi, selain isu anggaran, yang berpotensi bisa mengarah ke desain politik tunda pemilu atau perpanjangan jabatan.
Namun demikian, ia yakin bahwa pemilu tidak mungkin ditunda. Sebab saat ini tahapan penyelenggaraan pemilu sudah dilakukan.
“Macetnya pencairan anggaran ini bisa berimbas pada penundaan pemilu,” ujar Ray.
“Tapi sekarang kita sudah memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi. Jadi, tidak mungkin pemilu ditunda secara keseluruhan. Tapi kalaupun nanti sampai ditunda, kemungkinan hanya menunda sebagian tahapan saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti menegaskan bahwa ketersediaan anggaran pemilu saat ini sangatlah penting. Anggaran kebutuhan pemilu tersebut seharusnya sudah ‘stand by’ siap.
“Sebentar lagi akan memasuki tahapan verifikasi faktual, dan ini membutuhkan banyak anggaran serta melibatkan banyak pihak,” pungkasnya. ***