Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) akan memoratoriun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada saat Pemililihan Umum (Pemilu) 2024.
Moratorium dilakukan setelah melakukan rapat secara virtual dengan seluruh stakeholder baik dari Kemendagri, KPU, hingga TNI-POLRI, Selasa (9/8/2022).
"Seluruh peserta rapat menyetujui rencana kebijakan moratorium Pilkades serentak," ungkap Dirjen Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo.
Yusharto mengungkapkan penundaan dilakukan karena adanya irisan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak dan Pemilu pada Oktober 2023-2024.
Yusharto menyampaikan alasan dilaksanakan moratorium Pilkades serentak, karena ada potensi Pilkades menjadi alat kepentingan oknum-oknum saat Pemilu untuk meraih suara, yang berdampak pada kondisi stabilitas keamanan daerah. Khususnya setelah penetapan caleg DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota di mana berdasarkan jadwal dari KPU tahapan penetapan calon dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Dalam pelaksanaan juga mengantisipasi adanya potensi sengketa hasil Pilkades serentak pasca perubahan kepala daerah.
"Selain itu, kesanggupan pengamanan di daerah yang kemungkinan besar akan mengalami kesulitan karena konsentrasi terpecah dan keterbatasan tenaga pengamanan khususnya pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada serentak yang beririsan dengan kampanye pilkades serentak di daerah," jelas Yusharto.
Yusharto menerangkan masih ada waktu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pelaksanaan Pilkades dan mempersiapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala desa.
Rencana moratorium Pilkades serentak pada masa Pemilu, 1 Oktober 2023-31 Desember 2024 dengan skenario pengisian kekosongan jabatan kepala desa yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah yaitu:
1. Diskresi penarikan tahapan lebih dari 74 hadi
2. Mengangkat penjabat kepala desa
3. Diskresi perpanjangan jabatan kepala desa
Sementara itu, perwakilan TNI-POLRI mendukung pelaksanaan moratorium pilkades dimana TNI-Polri membutuhkan time line dan lokasi pelaksanaan moratorium Pilkades serta update rencana moratorium untuk menyelaraskan pikiran dan kinerja secara bersama-sama.
Perwakilan KPU, Biro Hukum, Ditjen Polpum dan Ditjen Otda Kemendagri menyetujui rencana kebijakan moratorium Pilkades serentak karena beririsan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024, sekaligus juga tidak mengganggu fokus kegiatan pada tahun 2023-2024 dengan tetap mengkaji secara terus menerus progres rencana moratorium Pilkades serentak dan ketentuan yang mengatur.