INDONEWS.ID - Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 disambut khidmat oleh segenap bangsa Indonesia di seluruh pelosok nusantara.
Semboyan Jasmerah, Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada pidato terakhirnya menegaskan perjuangan bangsa untuk memperoleh kemerdekaan dari segala bentuk panjajahan dan penindasan.
Dalam momentum HUT RI ke-77 ini, senator Papua Barat Filep Wamafma menyampaikan turut berkomitmen untuk terus ambil bagian dalam berbagai upaya memajukan kehidupan bangsa.
“HUT ke-77 Tahun tentu merupakan titik balik, memperbaiki komitmen khususnya untuk Papua Barat.” Kata senator Papua Barat tersebut. Ia juga menekankan beberapa hal yakni persoalan masyarakat adat di Papua, Pendidikan serta kondisi Kesehatan.
“Momentum ini saya juga mengajak semua pihak menyadari eksistensi masyarakat adat Papua yang harus diakui keberadaannya, dihormati dan dihargai hak-haknya yang selama ini belum banyak diperhatikan dan masih terpinggirkan.”
“Hari Kemerdekaan RI ke-77 ini menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita, berganteng tangan, berjalan bersama, beriringan tanpa ada yang tertinggal ataupun terpinggirkan. Terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara adalah amanah dari konstitusi negara kita, termasuk di dalamnya penghormatan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat adat di tanah Papua,” ungkap Filep, Rabu, (17/8/2022)
Filep menuturkan, terlebih Hari Masyarakat Adat Sedunia juga diperingati tak jauh dari Hari Kemerdekaan RI yakni pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu. Oleh sebab itu, masyarakat adat juga mempunyai hak yang sama untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan memiliki hak kebebasan atas hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
Atas kejadian beberapa tahun belakangnya, Filep menekankan bahwa masyarakat adat juga berhak melakukan identifikasi diri, berkarya dan berkiprah di segala bidang. Masyarakat adat berhak diberikan ruang, kesempatan dan peluang besar untuk terus maju dan turut memajukan negara tercinta. Untuk itu, jaminan terpenuhinya hak-hak dasar bagi masyarakat adat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Pendidikan di Papua Barat dan 77 Tahun Indonesia Merdeka
Tak hanya soal masyarakat adat, Filep juga berharap agar pada momentum kemerdekaan juga dapat dijadikan ajang evaluasi terhadap dunia Pendidikan.
“kita perlu tahu bahwa di tanah Papua, masih ada kabupaten yang Rata-Rata Lama Sekolah sekitar 5 tahun atau setara dengan kelas 5 SD dan bahkan masih ada yang selama 1 tahun atau setara dengan kelas 1 SD. Ini juga saya harap menjadi bahan renungan kita di hari kemerdekaan ini.” pungkasnya.
Selain itu, ia memaparkan data pada bulan Mei 2022, menunjukkan angka putus sekolah siswa SD di Papua Barat sebesar 0,3 dengan rata-rata nasional sebesar 0,18 persen. Maka data ini mengundang pertanyaan jika melihat fakta yang terjadi di lapangan.
Selain persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, terutama soal gizi buruk hingga stunting masih menghantui anak-anak Papua. Filep menyampaikan, kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Papua Barat saat ini masih tinggi yakni berada di angka 26,2 persen di atas angka rata-rata nasional saat ini 22,4 persen.
“Angka stunting di Papua Barat saat ini masih tinggi. Masih di atas rata-rata nasional. Apalagi dampak stunting ini sangat serius, bisa mempengaruhi kecerdasan anak, kesulitan fokus saat belajar. Juga berdampak ke kesehatan anak, anak bisa mudah terserang penyakit dan kekebalan tubuh anak menjadi rendah. Tentu kita semua berharap anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas menjadi generasi emas untuk masa depan Papua,” terang Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.
"Oleh sebab itu, kita mendukung secara penuh komitmen Presiden dalam hal penguatan perlindungan hak-hak dasar, perlindungan hukum, sosial, politik serta menjamin rasa aman seluruh warganya sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidatonya kemarin,” pungkasnya.*