Jakarta, INDONEWS.ID - Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo memberikan komentarnya mengenai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2022.
Menurut Benny, sapaan akrabnya, pidato Jokowi mengenai politik identitas adalah bentuk keprihatinan dan warning bagi bangsa Indonesia, terkhususnya partai-partai politik.
"Pidato Presiden Jokowi memberikan warning pada bangsa dan partai politik; jangan lagi memanipulasi politik identitas yang menciptakan masyarakat yang terbelah," ujar Benny dalam video dengan judul "JOKOWI: HENTIKAN POLITIK IDENTITAS?" dalam segmen Jangan Julid Bosque Bersama Om Ben di Kanal Youtube Rumah Kebudayaan Nusantara (16/08/2022).
Dia mengatakan, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, sepanjang pemerintahan Jokowi, politik identitas dimainkan dan ini menyebabkan ketegangan. “Masyarakat mengalami distrust karena politik identitas ini," kata salah satu rohaniwan Katolik di Indonesia tersebut.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini pun memberikan sebuah deskripsi tentang politik identitas tersebut.
"Politik identitas memanipulasi agama, etnis, suku, untuk mengaduk emosi masyarakat dan mengadu domba satu sama lain. Emosi publik ditinggikan demi mendapatkan kekuasaan dan suara tanpa adanya gagasan dan pemikiran," jelasnya.
Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara Indonesia melihat ancaman kehancuran Indonesia jika terus masuk dalam politik identitas.
"Politik identitas ini kan membuat masyarakat reaktif, miskin gagasan, dan potensi konflik terus terjadi, sehingga energi masyarakat habis dan masalah seperti krisis pangan, energi, ketegangan geopolitik antara Ukraina-Rusia dan Cina-Taiwan, tidak mendapatkan program dan gagasan bagaimana menghadapinya. Ini dapat membuat bangsa ini hancur dan berantakan," ujar Benny.
Salah satu pendiri Setara Institute ini mengajak partai politik (parpol) untuk berhenti memainkan politik identitas.
"Akhiri sekarang, mari gunakan politik rasional, adu gagasan, program, konsep, sehingga masyarakat memiliki kecerdasan dalam memilih calon pemimpinnya, yang berkualitas dan tidak menjual label SARA. Maka itu Jokowi menyerukan akhiri ini, dan tanggung jawab parpol adalah menghadirkan politik rasional. Harus merdeka memperjuangkan kepentingan bersama, bukan berjiwa kerdil," tuturnya.
Menurutnya, parpol memiliki kewajiban menghadirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, memiliki agenda kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. “Calon dengan politik identitas akan membuat masyarakat goblok permanen, meruntuhkan keadaban demokrasi. Parpol dan calon-calonnya harus punya tanggung jawab etis, tidak manipulasi agama, suku bangsa dan etnis," kata Benny.
Benny juga menyerukan sebuah gagasan agar politik identitas dapat dihapuskan di Indonesia.
"Peserta parpol dan calon pemimpin (baik parlemen ataupun eksekutif) harus berani memutuskan dan tidak lagi menggunakan politik identitas. Yang tetap memakai harus digugurkan oleh KPU dan Bawaslu. Tegakkan hukum, tegakkan aturan main dalam berpolitik di Indonesia," ujarnya.
Benny mengatakan, ke depan politik gagasan harus menjadi acuan etis dalam berpolitik karena berpolitik harus melayani. “Publik mencapai kesejahteraan bagi masyarakat sebagai hukum tertinggi,” pungkasnya. ***