INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022). Rakor tersebut digelar secara hybrid, yaitu tatap muka secara terbatas di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat.
Sementara secara daring dilaksanaan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan melalui akun Youtube Kemendagri RI.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Rakor tersebut digelar dalam rangka merespons arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan langkah-langkah preventif atas dampak inflasi yang juga terjadi secara global.
"Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan tentang perlunya kita melakukan langkah-langkah yang antisipatif untuk menangani inflasi,” kata Mendagri saat membuka dan memandu dimulainya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.
Dia juga menjelaskan, perlunya gerakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar inflasi tidak berdampak pada sektor lainnya.
Pasalnya, di negara-negara yang mencatatkan inflasi tinggi atau hiperinflasi, hal tersebut berdampak pada terjadinya krisis sosial, pengangguran, penduduk yang makin miskin, dan krisis keamanan, bahkan akhirnya krisis politik. Karenanya, langkah-langkah integratif antara pemerintah pusat dan Pemda penting dilakukan.
“Kita tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi, karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, dan politik itu akan membuat negara menjadi mundur, bukan menjadi maju,” tukasnya.
Adapun Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir secara tatap muka maupun daring. Narasumber tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo.
Selain itu, acara tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPKP, dan perwakilan dari Bareskrim Polri.*