INDONEWS.ID - Nasib 137 tenaga honorer K-II di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang dirumahkan akhirnya sampai ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Masalah tersebut dibawa Forum Honorer Pendidik, Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia saat bertemu dengan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin Sabtu (1/10/2022).
Permasalahan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Forum Pendidik Honorer, Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia, Hamdi Zaenal, yang didampingi Dewi Hariyanti, Ketua forum Honorer K-II Kabupaten Solok Selatan dan Ketua Forum Non ASN Solok Selatan.
"Dalam kesempatan ini, kami Ingin menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi kendala bagi kami sebagai Tenaga Honorer K-II," tutur Hamdi.
Masalah pertama adalah Pendataan Tenaga Honorer K-Il sebagaimana tersebut pada Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: B/511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli.
Masalah kedua yang dibawa adalah mengenai dirumahkannya 137 tenaga honorer K-II di Kabupaten Solok Selatan.
"Tanpa alasan jelas, sebanyak 137 orang tenaga honorer K-II di daerah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, telah dirumahkan," katanya.
Hamdi berharap LaNyalla bisa membantu para tenaga honorer agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
Menanggapi hal itu, LaNyalla melalui Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin, menyatakan akan menindaklanjuti masalah tersebut melalui Komite terkait. Sebab, perkara serupa sangat banyak yang masuk ke DPD RI.
"Masalah tenaga honorer ini harus mendapat respons serius dan jalan keluar dari negara, karena menyangkut masa depan ribuan orang dan keluarga mereka,” kata Sefdin.
Ia juga meminta pihak-pihak terkait untuk segera merespons masalah ini.
"Pemerintah harus mendengarkan keluhan ini. Apalagi peran tenaga pendidik dan Tenaga Honorer tidak kecil. Kehadiran mereka sangat membantu di saat jumlah tenaga guru dan staff ASN masih kurang," kata Sefdin.*