JAKARTA, INDONEWS.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan agenda transformasi kepolisian kini berjalan mundur lantaran polisi kian disibukkan menyelesaikan masalah yang terjadi di institusi korps baju cokelat tersebut.
Kasus pembunuhan Brigadir J, tragedi Kanjuruhan, hingga penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa mencoreng-moreng marwah kepolisian.
“Sangat menyedihkan, kepolisian kita tiada henti dirundung masalah dan hal itu disebabkan oleh internal polisi sendiri. Kita juga mencermati beberapa personil polisi terlibat pencurian sepeda motor,” ujar Said dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu 15 Oktober 2022.
Menurut Said, segenap program strategis presisi yang dijalankan oleh Kapolri yang berjalan baik, begitu mudah tersiram limbah pemberitaan atas sederet kasus diatas.
Dampaknya, kejadian demi kejadian yang beruntun dalam waktu berdekatan ini merusak banyak hal yang menjadi program Kapolri.
“Penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait dengan penjualan dan penggunaan barang bukti narkoba jenis sabu sangat menyedihkan, sekaligus mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin orang dengan level kepangkatan tinggi, yang seharusnya menjadi teladan bagi ratusan ribu polisi, dan harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba malah terlibat skandal narkoba,” tegasnya.
Karena itu, Said berharap, seluruh jajaran Polri mulai dari pimpinan tertinggi hingga aparat di tingkat paling rendah menjalankan semua arahan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat 14 Oktober 2022 kemarin.
“Arahan Presiden Joko Widodo pada Jumat 14 Oktober 2022 di Istana Negara terhadap seluruh komandan satuan dipatuhi sebagai bagian dari pemimpin tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini juga berharap agar Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aparat kepolisian.
Langkah ini diharapkan menghasilkan agenda transformasi kepolisian secara menyeluruh, baik transformasi struktural maupun kultural dari satuan wilayah terendah hingga Mabes Polri.
Lebih jauh, Said juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung langkah-langkah operasional transformasi struktural dan kultural di jajaran kepolisian, dan melaporkan setiap milestone capaiannya kepada Presiden, Komisi III DPR, serta masyarakat luas.
“Kapolri dibantu dengan Irwasum dan Divisi Propam melakukan pembersihan ke dalam, mulai di jajaran Mabes Polri sampai ke satuan Polsek terhadap berbagai oknum kepolisian yang bermasalah, baik menyangkut pelanggaran disiplin, integritas hingga penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum,” terangnya.
Ia meneruskan, “Kepolisian dapat melibatkan lembaga-lembaga strategis seperti KPK, PPATK, BNN, BNPT, dan lembaga negara lainnya yang diperlukan dalam mengambil langkah-langkah tersebut”.
Pada bagian lain, Said berharap Polri membangun strategi komunikasi publik yang responsif, santun, bertanggung jawab, serta mampu melihat berbagai sensitivitas publik terhadap berbagai isu dan persoalan yang menjadi atensi publik.
“Akui bila salah, jujur dan terbuka atas persoalan yang ditangani, serta tidak menunjukkan arogansinya sebagai pemilik kewenangan, namun tegas secara terukur,” tegasnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga sangat yakin bila langkah-langkah tersebut dijalankan secara disiplin, dan diniatkan bersungguh-sungguh, serta menjadi kesadaran kolektif batiniah maupun lahiriah para personil polisi, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan kembali pulih.
“Kita tidak mengharapkan Polri terpuruk. Sebab kita yakin banyak personil polisi di semua jenjang kepangkatan yang berwatak baik, profesional, dan berintegritas. Kita juga sangat membutuhkan polisi dalam pelayanan kehidupan sehari hari, menjaga tertib sipil, tegaknya peradaban,” pungkas politisi asal Madura, Jawa Timur itu. ***