INDONEWS.ID

  • Sabtu, 10/12/2022 20:59 WIB
  • Saiful Mujani: Partai Agama Dipersepsikan Kurang Dekat dengan Rakyat

  • Oleh :
    • very
Saiful Mujani: Partai Agama Dipersepsikan Kurang Dekat dengan Rakyat
Bendera Partai. (Foto: Ilustrasi)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Umumnya elite atau tokoh partai dinilai oleh publik dekat dengan rakyat, taat beragama dan berwawasan, namun cenderung korup.

Baca juga : Aksi PNM Peduli Serahkan Sumur Bor Untuk Warga Indramayu Dan Tanam Mangrove Rhizophora

Hal ini adalah temuan studi yang dilakukan ilmuwan politik, Prof. Saiful Mujani, yang disampaikan dalam program Bedah Politik “Apakah Pemimpin Pintar Penting bagi Publik?” melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 8 Desember 2022.

Video utuh pemaparan Prof. Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/7n-eTi39TgY

Baca juga : PTPN IV Regional 4 Jambi, Bantu Beras Warga Solok

Ada empat kriteria kualitas tokoh yang diteliti dalam studi ini: kedekatan dengan rakyat, bersih dari korupsi, taat beragama, dan berwawasan. Studi ini berdasarkan data survei SMRC pada November 2022.

Dalam kriteria dekat dengan rakyat, PDI Perjuangan mendapatkan penilaian paling tinggi (61 persen), disusul Demokrat dan Golkar masing-masing 59 persen, Gerindra 57 persen, Nasdem 52 persen, PPP 50 persen, PKS 49 persen, PKB 47 persen, dan PAN 47 persen.

Baca juga : Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN

Pendiri SMRC ini menyebut data ini cukup menggembirakan karena sebagian besar partai dipersepsi dekat dengan rakyat.

Saiful menambahkan bahwa partai-partai yang kurang dipersepsi dekat dengan rakyat adalah partai-partai agama, di antaranya adalah PPP, PKS, PKB, dan PAN. Saiful menilai ini disebabkan oleh warna agama yang kemudian menyebabkan partai-partai tersebut lebih eksklusif di mata pemilih.

“Ini yang membuat mereka dipersepsi kurang dekat dengan rakyat secara umum. Dekatnya dengan rakyat tertentu saja, yang beragama tertentu,” jelasnya.

 

Kriteria Bersih dari Korupsi

Untuk kriteria bersih dari korupsi, semua partai mendapatkan penilaian rendah, di bawah 30 persen. Hanya 29 persen publik menilai tokoh-tokoh Nasdem bersih dari korupsi, PPP 29 persen, PKS 28 persen, Demokrat 27 persen, PAN 27 persen, Gerindra 26 persen, Golkar 25 persen, PDIP 25 persen, dan PKB 22 persen.

Saiful menyatakan data ini menunjukkan persoalan yang serius. “Tidak ada satu pun partai yang dinilai mayoritas bersih dari korupsi,” kata Saiful.

Saiful menyatakan ini tantangan bagi partai politik di mata masyarakat. Dalam beberapa kasus, jelasnya, kalau eksposure kasus korupsi ke masayarakat kuat, itu bisa menghancurkan partai politik.

Saiful mencontohkan Partai Demokrat dalam skandal Hambalang di mana Bendahara dan Ketua Umum partai terlibat, itu meruntuhkan Partai Demokrat. Pada 2009, partai ini menjadi partai pemenang Pemilu dengan 20 persen suara, turun menjadi partai nomor 4 dengan perolehan 10 persen di Pemilu 2014.

Di mata masyarakat, kata Saiful, semua partai tidak bersih. Tapi ketika ketidakbersihan itu ekstrim dan tersosialisasi secara kuat pada masyarakat, itu bisa berpengaruh sangat besar dan partai bisa benar-benar jatuh.

Karena itu, lanjut Saiful, ini adalah peringatan atau warning. Namun, walaupun sekitar 70 persen menganggap partai-partai politik tidak bersih, tapi tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum juga sekitar 70 persen. Ini mungkin menunjukkan sikap ketidakpedulian warga: mereka tetap memilih walaupun yang dipilih tidak bersih. Faktor warga memilih mungkin juga bukan semata bersih dan tidak bersih, tapi hal lain.

Saiful menambahkan bahwa data ini menunjukkan kontradiksi. Di satu sisi partai-partai dinilai dekat dengan rakyat, tapi tidak bersih. Artinya kedekatan dengan rakyat itu bermuatan tidak bersih.

“Itulah kualitas dari elite kita di mata pemilih. Itu menjadi tantangan yang sangat penting. Jangan sampai hal tersebut menghancurkan keberadaan partai-partai politik. Dan kita punya pengalaman bagaimana kasus korupsi bisa menghancurkan partai politik,” pungkasnya.

Hasil survei yang digunakan dalam studi ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 November 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1220 responden.  Response rate sebesar 1012 atau 83%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). ***

Artikel Terkait
Aksi PNM Peduli Serahkan Sumur Bor Untuk Warga Indramayu Dan Tanam Mangrove Rhizophora
PTPN IV Regional 4 Jambi, Bantu Beras Warga Solok
Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN
Artikel Terkini
Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Dirikan Dapur dan Pendistribusian untuk Korban Banjir Bandang Tanah Datar
Aksi PNM Peduli Serahkan Sumur Bor Untuk Warga Indramayu Dan Tanam Mangrove Rhizophora
PTPN IV Regional 4 Jambi, Bantu Beras Warga Solok
Pastikan Arus Barang Kembali Lancar, Menko Airlangga Tinjau Langsung Pengeluaran Barang dan Minta Instansi di Pelabuhan Tanjung Priok Bekerja 24 Jam
Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus, Menteri Agama Dukung Penuh Pengurus LP3KN
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas