Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kinerja agar menjadi salah satu badan publik terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi bagi publik. Melalui penataan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemenko Perekonomian, berbagai upaya dan langkah perbaikan secara terus menerus dilakukan agar mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat.
Hadir mewakili Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, Selasa (14/12), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD menyinggung pentingnya badan publik untuk menjalankan keterbukaan infomasi publik.
Menko Mahfud MD mengungkapkan bahwa Indonesia harus memajukan demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel, dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, memperkuat keragaman budaya dan kemajemukan, serta mendorong akses informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan demokratis.
Dalam kesempatan tersebut, kerja keras Kemenko Perekonomian diapresiasi dengan raihan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 pada kategori Badan Publik Informatif. Diikuti dengan hasil penilaian yang semakin meningkat, capaian tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2020.
“PPID Kemenko Perekonomian telah melakukan berbagai pembenahan dan pengoptimalan di berbagai sisi. Saya berharap penghargaan ini dapat terus memacu PPID beserta seluruh unit kerja di Kemenko Perekonomian untuk terus berkolaborasi dan bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, agar mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Keberhasilan PPID Kemenko Perekonomian dalam mempertahankan predikat Badan Publik Informatif tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi yang baik dengan PPID Pelaksana di seluruh unit kerja Kemenko Perekonomian. Untuk menjamin agar penyelenggaraan layanan informasi publik dapat dilakukan dengan baik dan lancar, Kemenko Perekonomian juga terus melakukan berbagai penyempurnaan layanan, termasuk dengan ikut melibatkan partisipasi masyarakat.
“Ini ketiga kalinya berturut-turut Kemenko Perekonomian menjadi Badan Publik Informatif. Ke depan, kami akan terus melakukan peningkatan dalam kinerja dan layanan yang kami berikan kepada masyarakat,” ungkap Kepala Biro KLIP Haryo Limanseto, selaku PPID Utama Kemenko Perekonomian.