Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) FX Gian Tue mengaku, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi katalis positif bagi komunikasi pembangunan yang kemudian terbukti lebih progresif.
“Banyak pihak telah memperkirakan hal ini sejak awal, seperti adanya akselerasi dalam pembangunan sodetan BKT, LRT maupun MRT hingga persiapan pembangunan Giant Sea Wall yang semakin diprioritaskan pasca semakin kritisnya pemukiman tepi pantai akibat meningginya air laut,” ujar Gian di Jakarta, Rabu (11/1/2023)
Gian menyatakan, adanya isu bahwa seolah Heru Budi ingin menghapus jejak Anies Baswedan di Jakarta tidak bisa diterima sebab ada keterbatasan wewenang seorang Pj Gubernur.
“Tetapi nanti bisa kita lihat dalam Rencana Pembangunan yang disusun di masa PJ Gubernur baik itu RPJMD 5 tahunan maupun RKPD. Tentu saja kinerjanya akan lebih terasa pada tahun 2023 ini, jadi perlu ditunggu. Karena, 100 hari masa pemerintahannya juga sebenarnya di akhir tahun yah tentu saja sekadar melanjutkan dan mempersiapkan rencana pembangunan di tahun baru ini,” jelas Gian.
Hal senada dikatakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Menurut Lucius, sebagai Pj Gubernur, kinerja 100 hari pertama Heru Budi Hartono nampak cukup memuaskan.
“Keterbatasan wewenangnya sebagai Penjabat tak membuatnya enggan untuk membangun inisiatif. Normalisasi sungai yang paling terlihat, sebuah program yang tak begitu konsisten dijalankan oleh gubernur terdahulu,” ujar Lucius.
Lucius menyatakan, keterbatasan kewenangan sebagai Penjabat juga coba diatasi Heru dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan elit politik DKI seperti DPRD. Komunikasi yang dibangun sukses memuluskan pembicaraan tentang anggaran DKI 2023.
“Intinya Heru cukup punya kemauan untuk bekerja. Dan ia nampak sedang ingin menunjukan hasilnya dari waktu ke waktu,” pungkas Lucius. ***