INDONEWS.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 menjadi kebutuhan pemerintah.
Hal itu ditekankan Suhajar saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Peningkatan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (12/1/2023).
"Terjadi perubahan-perubahan (dan) cara-cara pandang berpemerintahan. Di sinilah saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa digitalisasi itu bukan kewajiban Anda, tapi digitalisasi adalah kebutuhan Anda. Kebutuhan kita bersama, yang mungkin sebagian dari kita belum menyadarinya,” kata Suhajar.
Dia menjelaskan, saat ini situasi dunia sudah jauh berbeda. Dunia mengalami perubahan besar yang disebut revolusi digital berbasis internet. Jika aparatur negara tidak mau mengubah penyelenggaraan pemerintahannya menjadi digital maka akan tertinggal.
Menurutnya, kantor pemerintah ke depan hanya dibagi dua jenis, kantor modern yang berbasis digital dan kantor purba yang tidak berbasis digital.
"Kantor-kantor yang nanti lima (sampai) sepuluh tahun masih ada kertas, tidak digital, itu kantor purba. Kantor-kantor yang (modern) sudah tidak ada kertas lagi di atas meja. Maka ada hal-hal baru yang tidak terbaca dengan generasi saya dan generasi di atas saya yang sekarang harus diambil alih oleh generasi di bawah saya,” terangnya.
Suhajar melanjutkan, salah satu persoalan saat ini adalah kepemimpinan masih banyak ditempati oleh generasi X dan baby boomers yang belum memahami 100 persen cara hidup generasi Y, Z, dan milenial.
Jika tidak memberi ruang kepada generasi yang lebih muda untuk mengambil bagian dalam hal memperbaiki sistem digitalisasi, maka dikhawatirkan secara tidak sadar berjalan pada jalan yang salah.
"Karena itu, generasi X dan baby boomers yang masih memegang kekuasaan ini harus memberi ruang pada generasi di bawah kita untuk mengelola digitalisasi dengan baik. Hari ini generasi X dan baby boomers yang masih kuat memimpin kekuasaan ini tidak berani dikritik oleh generasi milenial yang jumlahnya pun lebih kurang baru 50 persen,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah telah menyusun manajemen talenta yang memberi ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih muda untuk menduduki jabatan Eselon I dengan syarat-syarat tertentu.
"Sepanjang talentanya memenuhi syarat atas bidang yang dilamarnya,” tandas Suhajar.*