Jakarta, INDONEWS.ID - Percepat kawasan konservasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) bersama Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Universitas Indonesia (UI) menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi.
Kegiatan launching ini dihadiri Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagi Agus Fatoni, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi Santosa.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengajak semua stakeholders yang hadir agar terus menguatkan komitmen untuk mendorong implementasi BLUD Kawasan Konservasi.
“Dorongan ini untuk dapat mengejar target Kawasan Konservasi yang sudah ditargetkan Pemerintah Indonesia pada 2030 seluas 32,5 juta hektare atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia,” kata Fatoni saat peluncuran buku tersebut di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta., Selasa (29/11/2022).
Penerapan BLUD Kawasan Konservasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, efisiensi anggaran, dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan menerapkan BLUD diharapkan dapat mendorong pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Pedoman penyusunan dokumen administratif penerapan BLUD Kawasan Konservasi disusun untuk membantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kawasan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam menerapkan BLUD.
Penerapan BLUD Kawasan Konservasi diharapkan dapat mendorong pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, fleksibel dan transparan dalam pengelolaan keuangan yang sehat, untuk mewujudkan kemandirian keuangan, meningkatkan kinerja pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pedoman ini menjelaskan mengenai tata cara penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD, sehingga dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen administratif meliputi, surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis (renstra) kemudian standar pelayanan minimal (SPM). Termasuk laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan laporan audit terakhir/pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Firdaus Agung Kunto Kurniawan, Dekan FIA UI Chandra Wijaya, dan Kepala LPPSP FISIP UI Ummi Salamah. Termasuk Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, Kepala Biro Perekonomian Provinsi se-Indonesia.*