Banten, INDONEWS.ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meningkatkan inovasi dan peringkatnya dalam gelaran Innovative Government Award (IGA). Adapun IGA merupakan ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang digelar setiap tahunnya oleh Kemendagri melalui BSKDN.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Peningkatan Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) yang Tinggi. Gelaran tersebut berlangsung di Le Dian Hotel and Resort Banten pada Kamis, 2 Februari 2023.
Dalam sambutannya Kurniasih menerangkan, Provinsi Banten telah dikenal sebagai salah satu provinsi terinovatif di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penghargaan yang diperolehnya dari penghargaan IGA setiap tahunnya. Kendati demikian, Kurniasih menjelaskan peringkat Provinsi Banten pada gelaran IGA sering naik turun.
Dia menuturkan, pada tahun 2018 Provinsi Banten berada pada peringkat ke-8 sebagai provinsi terinovatif. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi peringkat ke-6, tahun berikutnya 2020 juga mengalami kenaikan menjadi peringkat ke-5. Namun, dua tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2021 berada pada peringkat ke-8 dan pada tahun 2022 peringkatnya menjadi ke-18.
"Ada 61 inovasi (Provinsi Banten) yang ditolak, ini menjadi catatan yang perlu dievaluasi bersama. Apa yang kurang segera diperbaiki," ungkap Kurniasih
Kurniasih melanjutkan, jumlah inovasi Provinsi Banten berdasarkan urusan didominasi oleh inovasi kesehatan, komunikasi, hingga keuangan. Hal ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan masyarakat dunia. "Selain kesehatan, Inovasi di bidang lain juga perlu ditingkatkan, perhatikan inovasinya apa itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat atau tidak," terang Kurniasih.
Dalam kesempatan tersebut Kurniasih juga meminta Pemprov Banten untuk memberdayakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih peka terhadap peluang inovasi sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya.
"Jangan sampai daerah (OPD) takut untuk berinovasi. Justru inovasi dapat mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan (di daerah)," pungkasnya.