Surabaya, INDONEWS.ID - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui subholding PTPN III menyalurkan dana tunai bantuan sebasar Rp250 juta kepada korban banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Direktur Utama Holding PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk meringankan beban warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada November 2022 lalu.
"Bantuan ini memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi semoga akan membantu para korban," ujar Abdul Ghani dalam keterangan resminya seperti dikutip Warta Ekonomi di Surabaya, Kamis (23/2/2023).
Dirut PTPN III ini mengatakan, bantuan uang tunai tersebut akan disalurkan kepada masyarakat melalui Kantor Kecamatan Kalibaru. Dari kecamatan, dana akan disalurkan ke desa-desa untuk membantu warga terdampak banjir.
"Diserahkan ke Camat dan Kepala Desa karena mereka yang tahu kebutuhan masyarakat," kata Abdul Ghani.
Menurutnya, PTPN Group sebagai BUMN tentu tidak semata concern pada peningkatan kinerja perusahaan saja. Perusahaan juga berkomitmen untuk senantiasa peduli terhadap masyarakat yang mengalami musibah.
"Tentunya, dengan gotong royong dari semua pihak, akan memberikan dampak positif yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Kalibaru, Susanto Wibowo, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah PTPN Group yang peduli terhadap korban bencana banjir bandang di Banyuwangi. Berkat sumbangsih dari berbagai pihak, kata dia, dampak banjir yang terjadi tiga bulan lalu berangsur-angsur tertangani.
"Harapannya, bantuan yang disalurkan akan membantu pembenahan-pembenahan yang belum rampung," kata Susanto.
Susanto menjelaskan, bantuan dari PTPN Group itu nantinya akan diserahkan secara langsung pada Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari tujuh desa, yakni enam desa dari Kecamatan Kalibaru dan satu desa dari Kecamatan Glenmore.
"Peruntukannya nanti terserah desa masing-masing karena desa yang tahu apa kebutuhannya," pungkas Susanto. ***