Jakarta, INDONEWS.ID- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Upaya ini dilakukna dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, seperti dikutip dari siaran pers Humas BNPP, di Jakarta, Senin (27/2), menyampaikan hal tersebut usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada delapan Pos Lintas Batas Negara, yang dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2023).
Delapan PLBN yang menerapkan Pembangunan ZI menuju WBK tersebut, masing-masing PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); serta PLBN Skouw (Provinsi Papua) dan PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan).
Sebagaimana diketahui, pengelolaan perbatasan negara telah menjadi komitmen nasional. Presiden Joko Widodo memberi penegasan bahwa Rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, harus dapat merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan bangga menjadi warga NKRI.
Untuk itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, menegaskan tiga tugas utama pengelolaan perbatasan negara oleh BNPP, yaitu mengelola Batas Negara, mengelola Lintas Batas Negara, dan mengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.
Sejalan dengan tugas tersebut, salah satu kebijakan pengelolaan Lintas Batas Negara dilakukan melalui pengelolaan PLBN. PLBN merupakan unit kerja BNPP yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unit pengelolaan PLBN bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi semua instansi/unsur penyelenggara pelayanan lintas batas negara di PLBN, yang meliputi instansi keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, disamping instansi lain sebagai unsur pendukung.
Restuardy menjelaskan bahwa untuk membangun pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelayanan prima di PLBN, BNPP mencanangkan ZI menuju WBK pada seluruh PLBN, yang sekaligus juga menjadi komitmen kebijakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BNPP.
PLBN tidak hanya menyandang tugas untuk aktivitas layanan perlintasan antar negara semata tapi sekaligus juga menjadi representasi potret wajah bangsa di ujung negeri. Melalui penerapan ZI kita akan memperkuat pelayanan sekaligus mewujudkan tampilan wajah beranda depan negara, tambahnya.
Dalam pelaksanaanya, BNPP terus mendorong PLBN tidak semata sebagai titik pelintas batas antar negara (Zona Inti), namun juga diarahkan menjadi epicentrum baru berupa kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan dan sekitarnya (dengan fasilitas publik pada Zona Penunjang).
"Kami berharap dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini, secara berangsur-angsur kita dapat memperkuat PLBN untuk bisa menjadi tempat layanan publik yang dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tertib, serta dapat menjadikan PLBN lebih agile (lincah dan tangguh) dan adaptif terhadap perubahan kedepan. Selain itu yang paling penting, sekaligus juga menjaga kedaulatan kita di batas negara," ujar Restuardy.
Kegiatan Pencanangan Pembangunan ZI turut dihadiri oleh Anggota Ombudsman Rebuplik Indonesia; Analis Kebijakan Utama, Kementerian PANRB; Wastama Inspektorat Jenderal, Kemendagri; dan Kasatgas Program Pengendalian Gravitasi, KPK RI. Sementara dari Jajaran BNPP terlihat mendampingi Para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, serta Pejabat Struktural dan Fungsional baik dari Kantor Kebon Sirih maupun dari delapan PLBN. ***