Oleh: Agusto Sulistio*)
Jakarta, INDONEWS.ID - Sabuk dan Jalan China, Belt and Road Initiative (BRI) atau dikenal dengan istilah One Belt, One Road (OBOR) adalah proyek infrastruktur global yang telah diumumkan oleh pemerintah China pada tahun 2013.
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur antar negara dengan membangun jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi yang lebih baik di seluruh Asia, Eropa, dan Afrika.
Terkait ini OBOR menawarkan pinjaman besar kepada banyak negara di seluruh dunia untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan.
Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, hingga akhir tahun 2020, total utang Indonesia dari China sebesar 40,7 miliar USD, termasuk utang yang diberikan melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan China (BRI) atau OBOR. Namun, tidak ada data yang spesifik mengenai berapa persentase dari total utang tersebut berasal dari OBOR.
Pemerintah menyatakan bahwa utang tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan tol, pembangkit listrik, dan kereta api, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Atas pinjaman itu beberapa pihak telah memperingatkan tentang risiko tersebut dan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Salah satunya adalah seorang ekonom dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia yang telah memberikan peringatan tentang risiko pinjaman hutang Indonesia dari Inisiatif Sabuk dan Jalan China (BRI) / OBOR.
Dialah DR. Rizal Ramli, ia mengkritik pemerintah karena mengambil terlalu banyak pinjaman dari China dengan suku bunga yang tinggi dan beresiko.
Rizal Ramli juga menyatakan kekhawatirannya tentang kondisi-kondisi yang terkait dengan pinjaman tersebut, seperti penggunaan tenaga kerja China, impor bahan baku dari China, dan penggunaan teknologi China yang mungkin tidak cocok dengan kebutuhan Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak terlalu tergantung pada China dan seharusnya mencari alternatif pinjaman dari sumber lain yang lebih murah dan lebih aman.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Bank Dunia, bahwa pada tahun 2018 telah dikeluarkan sebuah laporan yang menyoroti risiko utang Indonesia dari China dan memperingatkan tentang kemungkinan ketergantungan yang meningkat terhadap China. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun urut menyoroti risiko hutang ini, dalam beberapa laporan auditnya ditahun 2019, BPK menemukan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam jeratan utang luar negeri yang berlebihan jika tidak dikelola dengan baik.
Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang berpendapat bahwa investasi dari China melalui OBOR dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan konektivitas infrastruktur dan membuka akses ke pasar baru.
Risiko Terburuk Indonesia
Dari berbagai sumber terpercaya (DR. Rizal Ramli dan berbagai sumber lain), bahwa resiko terburuk dari pinjaman Indonesia kepada OBOR atau Inisiatif Sabuk dan Jalan China (BRI) adalah kemungkinan terjebak dalam jeratan utang yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan, yakni:
Negara yang Terjebak Hutang China.
Pemimpin Kedepan Setelah Jokowi.
Tantangan bagi presiden selanjutnya setelah Jokowi terkait dengan hutang dari Inisiatif Sabuk dan Jalan China (OBOR) adalah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Presiden yang akan datang perlu memastikan bahwa kebijakan pinjaman yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan negara, serta memperhatikan risiko dan manfaat dari setiap sumber pendanaan yang digunakan.
Pengganti Jokowi juga diharapkan miliki pengalaman dan rekam jejak positif dalam atasi keadaan krisis ekonomi, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada, terutama terkait dampak krisis ekonomi dalam negeri/dunia, pandemi COVID-19 pada perekonomian Indonesia.
Salah satu tugas utamanya adalah memulihkan perekonomian dengan mempercepat pengamanan ekonomi dasar rakyat, pembangunan infrastruktur atau menghentikan proyek yang dinilai merugikan bangsa negara, serta program-program ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan faktual bangsa dan negara.
Kriteria sosok pengganti Jokowi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini adalah seseorang yang memiliki pengalaman ekonomi khususnya dalam persoalan atau krisis ekonomi nasional, keahlian dalam manajemen keuangan dan ekonomi, mampu menjembatani kepentingan rakyat, negara dan pemodal/investor dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, komitmen kuat untuk membangun infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi dalam negeri.
Selain itu, seorang pemimpin yang jujur, transparan, dan akuntabel serta terbukti keberpihakannya kepada rakyat saat berada dalam pemerintahan maupun ketika berada diluar pemerintah. Hal ini sangat diperlukan dan diperhatikan guna menjamin pemimpin yang konsisten, komitmen, sehingga minim terjadinya sikap inkonsistensi terhadap visi, misi dan janji kepada rakyat.
Kreteria itu sangat penting dimiliki oleh pemimpin pengganti Jokowi untuk memastikan penggunaan dana negara yang tepat dan efisien. Serta jiwa kepemimpinan yang juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, termasuk dengan China, juga sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.
Tanpa menyebut nama orang tersebut, diantara kita telah mengetahui sosok pemimpin dengan kreteria yang disebut diatas.
Semoga Tuhan YME senantiasa memberi keselamatan dan kedamaian bagi Bangsa Negara Indonesia, serta kerukunan dan kejernihan berfikir para Pemimpin-pemimpin kami dan bangsa rakyat ini, agar senantiasa mendapat ridho dan tuntunan dalam mencari pemimpin kedepan yang sesuai dengan harapan bersama menuju Indonesia adil makmur, berwibawa, damai sentosa.
*) Penulis adalah Pegiat Sosmed.