INDONEWS.ID

  • Sabtu, 04/03/2023 19:36 WIB
  • Tanggapi Pernyataan Megawati, Ketum PRIMA Minta Semua Pihak Hormati Keputusan PN Jakarta Pusat

  • Oleh :
    • very
Tanggapi Pernyataan Megawati, Ketum PRIMA Minta Semua Pihak Hormati Keputusan PN Jakarta Pusat
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono meminta semua unsur untuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak putusan PN Jakarta Pusat dan mendukung KPU untuk tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu.

Baca juga : Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK dan OIKN Menandatangani Rencana Pembangunan Kantor di Nusantara

“Kami berharap semua pihak menghormati putusan PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Agus Jabo mengingatkan agar seluruh pihak bisa menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

Baca juga : Dewan Pakar BPIP: Akademisi Bisa Buka Wacana Keselarasan Sistem Pilpres dengan Sila ke-4 Pancasila

"Agar kita terhindar dari perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan," ungkapnya.

Agus Jabo menambahkan, putusan PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu  merupakan keputusan yang rasional agar tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi warga negara.

Baca juga : HUT Basarnas ke 52, Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas, dan Tuntas

Apalagi, lanjut dia, tuntutan PRIMA yang meminta proses tahapan pemilu dihentikan sementara sudah sesuai dengan Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant Civil and Political Right.

“Larangan terhadap tergugat untuk menyelenggarakan tahapan pemilu sebagai hukuman adalah tuntutan yang rasional agar tercipta kesamaan hak dan keadilan bagi penggugat,” ucapnya. ***

Artikel Terkait
Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK dan OIKN Menandatangani Rencana Pembangunan Kantor di Nusantara
Dewan Pakar BPIP: Akademisi Bisa Buka Wacana Keselarasan Sistem Pilpres dengan Sila ke-4 Pancasila
HUT Basarnas ke 52, Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas, dan Tuntas
Artikel Terkini
Perkuat Sektor Jasa Keuangan, OJK dan OIKN Menandatangani Rencana Pembangunan Kantor di Nusantara
Dewan Pakar BPIP: Akademisi Bisa Buka Wacana Keselarasan Sistem Pilpres dengan Sila ke-4 Pancasila
Baznas RI Berikan Penghargaan Kepada Bupati Tanah Datar
HUT Basarnas ke 52, Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas, dan Tuntas
Aksara Bricks, Cluster Gaya Eropa di Pasar Minggu
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas