Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat DPR RI Drs. Hendrik H. Sitompul, MM menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HITAMPUTI) di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Selasa ( 11/4/2023)
Kegiatan audiensi berdasarkan surat permohonan dari DPP yang ditujukan kepada Hendrik Sitompul tanggal 29 Maret 2023. Ada 7 (tujuh) orang perwakilan pengurus yang merupakan pengusaha Pertashop dari provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Hendrik Sitompul menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan kepercayaan dari Himpunan Pretashop Merah Putih Indonesia untuk menyampaikan aspirasi.
" Hal ini merupakan kebanggaan bagi kami bahwa masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Partai Demokrat. Artinya, Partai Demokrat sangat peduli dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan itu merupakan penugasan dari Ketua Umum," jelas Hendrik Sitompul.
Dikatakan, Hendrik, Saat ini sedang berlangsung Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) dan dirinya sudah memberikan secara langsung surat dari Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Steven sebagai Ketua Umum Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia dan juga rekan-rekan pengurus HITAMPUTIH menyampaikan bahwa Himpunan pertashop ini berdiri November 2022 atas dasar karena mulai merasakan tantangan atau kendala selain masalah operasional dan juga ada perubahan regulasi pemerintah.
" Kita pada mulanya sangat antusias melihat peluang kemitraan dari Pertamina yang cukup mudah untuk menjalankan operasional usaha pertashop. Program Pertashop merupakan program SPBU mini kapasitas 3 KL (3000 liter). Pertashop yang diinisiasi oleh beberapa kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM," terang Steven.
Steven menjabarkan lebihbdetail bahwa awal program Pertashop membuka untuk masyarakat umum disambut oleh para calon mitra dengan begitu antusias. Mayoritas peminatnya adalah mitra baru Pertamina, yang notabene datang dari kalangan pengusaha baru dengan modal yang terbatas. Dengan melihat peluang demikian, banyak yang memulai usaha Pertashop tersebut dengan pinjaman modal usaha dari Bank. Harapan mereka adalah hasil usaha tsb untuk menutup angsuran pinjamannya.
Kemudian, usaha pertashop semula berjalan cukup baik, ketika selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak lebih dari 2000 rupiah. Namun setelah perubahan status BBM Pertalite menjadi JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) dan perbedaan harga kedua jenis BBM tersebut semakin jauh (Rp 3.000 - Rp 4.000) maka omset penjualan Pertashop hampir menyeluruh merosot turun bahkan hingga 80%. Kondisi tersebut hingga saat ini masih terus berlanjut. Omset menurun drastis, usaha mulai merugi dan 1 per 1 unit usaha Pertashop tutup operasional dikarenakan tidak sanggup lagi menebus BBM dan bahkan untuk menutup biaya operasional usaha itu sendiri. Tidak cukup sampai disana, beberapa kali perubahan regulasi perizinan serta tingginya biaya pengurusan izin, memperparah kondisi usaha pertashop.
Keluhan juga disampaikan pengurus HITAMPUTIH dari Sulawesi Selatan, Abdul Salam menyampaikan bahwa saat ini teman-teman di Sulawesi Selatan sudah kritis. Mereka sampai menjual hewan ternak untuk membayar pinjaman. Berharap pertashop bisa menjual BBM bersubsidi karena pertashop sudah sangat layak untuk menjual BBM bersubsidi dalam rangka untuk pemerataan energi kepada masyarakat sampai ke pelosok desa karena yang menggunakan masyarakat kecil. Kalau tidak bisa maka penerapan hukum kepada pengecer harus ditingkatkan karena sudah ada peraturan Menteri ESDM (UU Migas) bahwa tidak boleh menjual kembali BBM bersubsidi ini selain SPBU. Banyak yang terlibat karena pihak SPUB bermain dan oknum tertentu juga bermain. Ini yang menyulitkan kita karena berhadapan dengan pertamini dan ada yang berani menyewa pertashop untuk menjual pertalite eceran bersubsidi dengan iming-iming pembagian hasil.
" Teman-teman ada yang sudah membayar pertashop tetapi belum beroperasi karena ada perbedaan regulasi di tingkat kabupaten. Banyak oknum yang memanfaatkan karena berpikir pertashop ini sama seperti SPBU. Kasihan masyarakat kita karena sudah membayar ratusan juta. Ketika sudah kredit, pertashop ini tidak jalan. Mohon sekiranya bisa melihat penderitaan rakyat kita. Kita meminta ini ada perhatian di lapangan dan pemerintah masih melihat pertashop ini baik-baik saja," kata Abdul Salam melengkapi.
Menindaklanjuti aspirasi dari rekan-rekan HITAMPUTI, Anggota Fraksi Partai Demokrat menyampaikan bahwa terkait pertashop ini pernah sampaikan dalam RDP dengan Dirut PT Pertamina (Persero) tanggal 16 Maret 2023. Saya telah mengusulkan agar para pertashop ini menjadi pangkalan LPG 3 kg karena memang saat ini kurang omset. Pertamina dapat melakukan kolaborasi dengan BUMN retail yang ada di sekitarnya, sehingga jadi pusat ekonomi di Pertashop itu, sehingga Pertashop itu bergerak terus. Menurutnya, sebagaimana SPBU ada yang menjual LPG 3 kg maka seharusnya Pertashop juga diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan pangkalan LPG 3 kg dan menurut saya tidak ada persoalan. Apabila LPG 3 kg diberikan pasti akan ada gairah dan ada keseimbangan karena tadinya minyaknya tidak bisa terjual dan mereka ada omset sampingan.
" Kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat prihatin kepada semua para pengusaha pertashop ini karena investasi yang cukup besar ini tidak dibarengi dengan omset yang dapat meningkatkan keuntungan malah harus menanggung kerugian dari investasi tersebut. Pengusaha pertashop ini sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Hendrik Sitompul.
Lanjut Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hendrik Sitompul ," Harapan dari teman - teman Himpunan pertashop terhadap Fraksi Partai Demokrat akan kami perjuangkan agar teman-teman bisa merasakan perubahan atas langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah. Saya masih ingat sekali Menteri BUMN sangat gencar sosialisasi dan mengkampanyekan pertashop ini beberapa tahun lalu. Ini yang saya pikir harus disadarkan kepada pemerintah bahwa masih banyak yang butuh perhatian di negara ini termasuk teman-teman himpunan pertashop. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan solusi atas persoalan ini."
Di akhir diskusi, Fraksi Partai Demokrat langsung mengagendakan kegiatan FGD antara Fraksi Partai Demokrat dengan stakeholder terkait seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian ESDM RI, PT Pertamina (Persero), Kementerian BUMN RI dan Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia agar usulan teman-teman Himpunan dapat disampaikan juga secara langsung dan dapat mencarikan solusi bersama atas permasalahan teman-teman Himpunan. (Lka)