Jakarta, INDONEWS.ID - Kepemilikan dan pemanfaatan lahan menjadi salah satu tantangan bagi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dalam menjalankan bisnisnya.
Karena itu, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan itu berinisiatif menggandeng Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintelad) untuk memperkuat upaya pengamanan dan penyelamatan aset negara di bawah naungan perusahaan tersebut.
"Sebagai induk usaha dari PTPN I, II, IV sampai XIV, kami memiliki lahan dengan luas kurang lebih 1,2 juta hektare (ha). Di mana sekitar 81 ribu ha telah digarap/diokupasi oleh pihak eksternal," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN III, M. Arifin Firdaus, yang didampingi Komandan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Danpusintelad), Brigjend Yudha Medy, di Kkantor Pusintelad, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Menurut Arifin, tahun 2023 dan 2024 mendatang akan menjadi salah satu fokus bagi PTPN untuk melakukan penyelamatan areal yang terokupasi oleh pihak-pihak tertentu.
Untuk Mengoptimalisasi aset negara terebut, PTPN III mengutamakan upaya persuasif dan humanis. Salah satunya dengan memberikan tali asih dan kemitraan kepada para penggarap yang dengan sukarela mengembalikan lahan garapannya.
"Namun, dalam pelaksanaan proses pengamanan guna menjaga kondusifitas, kami juga melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan pihak kepolisian dan TNI AD, khususnya dengan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat," ujar Arifin seperti dikutip www.idxchannel.com/.
Sementara, Komandan Pusintelad, Brigjend Yudha Medy, menyambut baik kunjungan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN III (Persero) itu.
Pihaknya mendukung rencana kerja sama antara PTPN III (Persero) dan TNI AD dalam pengamanan dan penyelamatan areal milik PTPN Group tersebut.
Karena itu Yudha mengusulkan agar kedua belah pihak segera melakukan focus group discussion (FGD) sebelum membuat perjanjian kerja sama antara PTPN III dan TNI AD, sebagai payung hukum atas sinergi tersebut.
"Tentu kami juga akan memfasilitasi PTPN III guna proses audiensi terlebih dahulu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama ini," ujar Yudha.
Sinergi tersebut, kata Yudha, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam mendukung perekonomian nasional, serta penyelamatan aset-aset milik negara. ***