INDONEWS.ID

  • Jum'at, 23/06/2023 17:10 WIB
  • HUT ke-23 APKASI, Mendagri: Esensi Otonomi Daerah adalah Kemandirian Fiskal

  • Oleh :
    • luska
HUT ke-23 APKASI, Mendagri: Esensi Otonomi Daerah adalah Kemandirian Fiskal

Kebumen, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, esensi diterapkannya otonomi daerah adalah untuk membangun kemandirian fiskal. Karena itu, Mendagri mendorong daerah agar mampu memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal itu disampaikan Mendagri saat memberi sambutan pada acara 23 Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertajuk "Kabupaten Melaju Indonesia Maju" di Hotel Trio Azana Style Kebumen, Kamis (22/6/2023).

Baca juga : Sekjen Kemendagri Dorong Penerapan SPBE Semudah Aplikasikan WhatsApp

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, kemandirian fiskal ini ditandai dengan jumlah PAD yang lebih besar dibanding dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan besarnya jumlah PAD tersebut, maka pemerintah daerah (Pemda) dapat lebih leluasa membuat berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan daerah yang kapasitas fiskalnya lemah akan sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat.

"Tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa melompat, karena uangnya dipakai untuk hal yang sudah mendasar, terutama belanja pegawai," ujarnya

Baca juga : Atasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Diversifikasi Pangan Perlu Didorong

Mendagri mengungkapkan, kunci utama untuk meningkatkan PAD adalah menghidupkan sektor swasta. Daerah yang tidak mampu menghidupkan sektor swasta, maka dia tidak bakal mendapatkan PAD yang banyak. Upaya menghidupkan sektor tersebut dapat dilakukan dengan memberikan insentif kemudahan berusaha kepada para investor. 

"Ini betul-betul, mohon betul disampaikan kepada seluruh jajaran," terang Mendagri di hadapan para anggota APKASI.

Baca juga : Sekjen Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Bentuk Tim P3DN

Dia menegaskan, investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang dibutuhkan adalah kemudahan berusaha. Karena itu, daerah yang masih mempersulit masuknya investor, maka daerah tersebut akan ditinggalkan. Mendagri mengakui saat ini masih banyak daerah yang mempersulit perizinan berusaha sehingga perlu segera dibenahi. Terlebih, terkait dengan kemudahan berusaha merupakan salah satu urusan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.

Mendagri menambahkan, selain sektor usaha berskala besar, upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ekonominya tetap tumbuh meski di tengah pandemi karena menghidupkan UMKM.

"Maka tolong UMKM dihidupkan, diberikan insentif, jangan dipersulit, belum apa-apa baru mau buka saja sudah dipalakin retribusi segala macam," tegasnya. 

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum APKASI, bupati dari sejumlah daerah anggota APKASI, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

 

Artikel Terkait
Sekjen Kemendagri Dorong Penerapan SPBE Semudah Aplikasikan WhatsApp
Atasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Diversifikasi Pangan Perlu Didorong
Sekjen Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Bentuk Tim P3DN
Artikel Terkini
Pj Bupati Maybrat Pantau Ujian Sekolah Dasar di SD YPK Emaus Susumuk dan SD Inpres 13 Kumurkek
PT Sri Pamela Group Berkolaborasi dengan UPT II WASNAKER SUMUT dalam Menyemarakkan May Day Sumatera Utara Tahun 2024
PT Perkebunan Nusantara I Regional 4 Raih Penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards dari The Iconomics
Empat Jenazah korban banjir Bandang Batang Anai Dishalatkan
Indonesia Sambut Baik dan Dorong Kolaborasi dalam Perkuat Ketahanan Pangan melalui IDMA Exhibition dan TABADER Summit 2024
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas