Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui dirinya kerap disebut sebagai "Pak Lurah" dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya `Belum ada arahan (dari) Pak Lurah`," kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan "Pak Lurah" tersebut.
"Siapa `Pak Lurah` ini? Sedikit-sedikit kok `Pak Lurah`. Belakangan saya tahu, yang dimaksud `Pak Lurah` itu ternyata saya," kata Jokowi.
Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan "Pak Lurah", melainkan Presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik.
"Ternyata `Pak Lurah` itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol," tegasnya.
Jokowi pun menekankan penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya.
"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang `Pak Lurah`, bukan wewenang `Pak Lurah`, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," katanya.
Dia juga menyadari meskipun kampanye Pemilu 2024 belum dimulai, namun foto dirinya sudah banyak dipasang di mana-mana dan disandingkan dengan tokoh-tokoh bakal calon presiden. Namun, dia tidak mempersoalkan hal tersebut.
"Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi Aceh, ada; ke kota B, eh, ada; ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, saya lihat ada juga; tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng (bakal) capres. Ya, saya kira menurut saya juga ndakapa, boleh-boleh saja," kata Presiden Jokowi.