Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Republik Indonesia pada 16 Agustus 2023 lalu mengatakan merasa gerah dengan perilaku elit dan para politisi di negeri ini. Pasalnya, setiap ditanya capres dan cawapres-nya, jawabannya: “Belum ada arahan Pak Lurah”.
Jokowi mengatakan bahwa dirinya sempat berpikir tentang siapa itu Pak Lurah. Belakangan, katanya, dirinya baru tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata dirinya.
Lantas, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan Pak Lurah, tapi Presiden Republik Indonesia. “Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik,” kata Presiden.
Itulah awal dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada peringatan ke-78 Kemerdekaan RI kali ini.
Mengomentari pidato tersebut, tokoh nasional, DR Rizal Ramli mengatakan bahwa pidato kenegaraan presiden yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2023, sangat mengecewakan.
“Pidato kenegaraan itu diikuti oleh kalangan pebisnis, luar negeri, analis, karena bisa membaca perkembangan situasi negara, tantangan di tahun depan dan langkah-langkah antisipasi dari permasalahan yang ada. Tapi kemarin kan cuma curhat, minta dikasihani. Tak ada hal yang penting,” ujarnya dalam sebuah acara di televisi swasta yang tayang beberapa waktu lalu.
Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, selama sembilan tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
“Dia hanya sibuk proyek dan pegawai-pegawainya, stafnya, pekerjanya, dapat uang dari proyek. Sehingga, pendekatan pembangunan ya mroyek. Dan 30 persennya di-corrupt. Sebanyak 40 persen masyarakat kita masuk dalam golongan miskin, kebutuhan dasar makin mahal, pendidikan semakin mahal,” kata Rizal Ramli.
Indonesia, kata mantan Menko Kemaritiman itu, merupakan negara yang diberi iklim yang bagus dan dengan lahan yang subur. Karena itu, katanya, seharusnya Indonesia bisa menjadi gudang pangan dan pusat pangan di Asia Tenggara.
“Namun kenyataannya Indonesia pengimpor hampir semua kebutuhan pangan. Ini menunjukkan kegagalan,” ujarnya.
Tokoh Pergerakan itu mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditangkap selama kepemimpinan Soeharto. “Pak Harto itu otoriter, lawan-lawannya disikat. Tapi di hatinya masih ada rakyat. Masih ada SD Inpres, Pasar Inpres, pupuk gratis, kebutuhan pokok terkendali. Sebaliknya, Jokowi dia kepengen jadi oligarki, jadi raja, dan kepengen anak-anaknya jadi anak raja. Kalau raja-raja dulu menyerahkan kekuasaannya dan hartanya untuk perjuangan kemerdekaan negara ini. Hari ini Jokowi mengumpulkan kekuasaan, menumpuk kekayaan untuk dirinya, anak-anaknya dan boneka-boneka yang ditunjuk,” ujarnya. ***