Jakarta, INDONEWS.ID - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pertempuran melawan Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai jalur Gaza, merupakan perang sampai akhir.
"Ini bukanlah `operasi` atau `putaran`, melainkan perang sampai akhir. Penting bagi saya agar Anda mengetahui hal ini. Ini bukan basa-basi, tapi dari hati dan pikiran. Jika kita tidak menyelesaikannya, maka penyakit itu akan muncul kembali," kata Netanyahu kepada tentara Batalyon Caracal Israel saat berkunjung, dikutip dari CNN, Selasa (14/11).
Sementara Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim Hamas telah kehilangan kendali atas Jalur Gaza yang telah mereka kuasai selama 16 tahun.
"Hamas telah kehilangan kendali atas Gaza. Teroris melarikan diri ke selatan. Warga sipil menjarah pangkalan Hamas," kata Gallant tanpa bukti dilansir AFP, Selasa (14/11).
Galant menyebut warga sipil sudah tidak percaya dengan pemerintah. "Mereka tidak lagi percaya pada pemerintah," tambah Gallant dalam video yang disiarkan di stasiun TV utama Israel.
Pasukan Israel masih terus menggempur wilayah Gaza sejak 7 Oktober lalu hingga hari ini. Tercatat total korban tewas mencapai 11.180 jiwa, di antaranya ribuan anak dan perempuan.
Badan PBB untuk bantuan dan pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa pasukan Israel "melakukan interogasi dan penangkapan" terhadap pengungsi Palestina di Kota Gaza.
Mereka memasuki satu sekolah dan dua pusat kesehatan dengan tank. "Di satu pusat kesehatan, lima orang dilaporkan tewas. Menurut laporan, para pengungsi [pengungsi internal] kemudian terpaksa meninggalkan instalasi UNRWA dan pindah ke selatan menuju Wadi Gaza. Para saksi melaporkan bahwa pasukan Israel kemudian menyerang dua pusat kesehatan tersebut dengan tembakan artileri," kata badan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
"Jika memang benar, penggunaan fasilitas UNRWA oleh pihak militer akan menimbulkan kekhawatiran yang serius, karena penggunaan fasilitas tersebut akan membahayakan warga sipil. Mengarahkan serangan terhadap objek sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pusat kesehatan, khususnya, juga diberikan perlindungan khusus terhadap serangan."*