Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diinisiasi oleh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antardaerah yang terjadi saat ini.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi usai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (29/11).
Jokowi mengatakan, perkembangan ekonomi nasional masih terjadi ketimpangan. Salah satu faktanya adalah 58 persen pendapatan domestik bruto (PDP) perekonomian Indonesia kini berada di Pulau Jawa.
"Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris," tegas Jokowi seperti dikutip Antaranews.com.
Jokowi menegaskan hal itu untuk menanggapi kritik yang disampaikan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait pembangunan IKN.
Dalam dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11), Anies menilai pembangunan IKN justru akan menciptakan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Jokowi pun mempersilakan pendapat tersebut, tetapi ia kembali menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya," tukas Jokowi.
Dia pun optimistis IKN yang berada di tengah kepulauan Indonesia akan memberi sumbangsih positif pada pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi. Di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru; yang kami harapkan itu," imbuhnya.
Selain ketimpangan ekonomi, Jokowi mengingatkan bahwa populasi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
"Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu yang lainnya mestinya ada pemerataan," katanya.
Pemerataan ekonomi dan penduduk pun dapat menumbuhkan titik baru pertumbuhan ekonomi.
"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi. ***