INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Penyerahan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, pada TA 2024 Kemendagri mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp3,35 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan BNPP mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp232,57 miliar. Angka ini juga meningkat sebesar 0,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Terlepas dari berapa pun angkanya, kita harus tetap bekerja. Sistem harus tetap berjalan, organisasi harus tetap berjalan,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta semua komponen di Kemendagri untuk menggenjot realisasi belanja untuk anggaran TA 2023. Apalagi saat ini diketahui telah memasuki akhir tahun.
Mendagri meminta upaya realisasi anggaran TA 2023 ini dilakukan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu juga setiap komponen Kemendagri melakukan rapat rutin agar upaya realisasi anggaran berjalan optimal dan program yang dihasilkan bermanfaat.
Mendagri mencontohkan, pihaknya telah meminta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membuat kajian mengenai evaluasi sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Kajian itu tentunya bersifat ilmiah dan akademik. Hasil dari kajian itu diharapkan dapat menyempurnakan berbagai aspek di pemerintahan.
“Kemudian ke depan kita menghadapi 2024. Semua saya kira sudah dibuat program anggarannya di tiap-tiap komponen. Di Kemendagri sudah ada, kita sudah bicarakan di DPR, sudah dibicarakan di tingkat trilateral meeting pemerintah dengan Bappenas, Kemenkeu, dan beberapa kali sampai diputuskan oleh Komisi II penyetujuan anggaran kita dan peruntukannya,” imbuhnya.
Mendagri mendorong para pejabat satuan kerja (Satker) Kemendagri untuk merencanakan program kerja TA 2024 secara detail. Bila perlu dibuat target realisasi belanja per 3 bulan, agar prosesnya tidak menumpuk di akhir tahun.
Ia juga mengingatkan jajarannya untuk lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran, serta mewanti-wanti agar jangan sampai tersangkut persoalan hukum.
“Saya sebagai pimpinan tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian dan beri contoh untuk menghindari praktik-praktik yang buruk,” kata dia.
Mendagri mengatakan, pihaknya bakal terus memonitor proses realisasi anggaran di Kemendagri dan BNPP. Dirinya meminta agar seluruh jajaran di Kemendagri dan BNPP dapat menjadi teladan bagi daerah dalam hal pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
“Saya hanya menegaskan dan mengingatkan lagi, yang penting itu data realisasi belanja tadi, pasti kita akan monitor. Dan tanggung jawab rekan-rekan bahwa realisasi belanja BNPP maupun Kemendagri bukan dari satu komponen saja. Kita ingin membuat realisasi belanja kita maksimal, menjadi contoh bagi yang lain dan bisa dicontoh juga oleh daerah,” tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, serta para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri-BNPP.*