INDONEWS.ID - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pameran inovasi dari peserta proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan ke-29 Tahun 2023.
Pameran itu berlangsung di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Upaya tersebut merupakan komitmen Kemendagri dalam mewujudkan Open Government Partnership yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Dalam acara ini, sejumlah inovasi yang telah dihasilkan para peserta dipamerkan kepada pengunjung.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Turut hadir pada acara ini sebanyak 59 peserta dari perwakilan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda).
Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan, inovasi yang dipamerkan merupakan bentuk aktualisasi kepemimpinan strategis para peserta. Pembentukan inovasi, kata dia, setidaknya memerlukan 5 tahapan di antaranya drum up, diagnosa, design inovasi, delivery, dan display.
"Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang mencatat bahwa sasaran inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah," ungkap Yusharto.
Berdasarkan data dari Global Innovation Index, Indonesia berada di peringkat ke-27 dari total 172 negara. Dirinya berharap para peserta tersebut mampu meningkatkan inovasi yang telah dibuat.
“Sehingga inovasi ini dapat dikelola menjadi satu ekosistem inovasi dalam lingkungan kerja masing-masing," ujar Yusharto.
Yusharto berpesan, para peserta agar terus berpikir kreatif dan mampu menciptakan inovasi di tempat kerja masing-masing. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton.
Sebagai informasi, para peserta berasal dari instansi KPK, DPR RI, BNPT, BKKBN, serta Lembaga Administrasi Negara. Selain itu, beberapa di antaranya berasal dari Pemda meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta dari sejumlah pemerintah kabupaten.*